Disdik Aceh Teken MoU dengan Gerak dan Transparency International

Banda Aceh (ANTARA) - Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) penguatan pendidikan anti korupsi dengan LSM Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh dan Transparansi International (TI) Indonesia.

"Semangat ini diawali oleh cita-cita luhur bersama para pemangku kepentingan yang selalu berusaha mengurangi tindakan korupsi dan berlawanan dengan hukum serta perundang-undangan," kata Kepala Disdik Aceh Alhudri, di Banda Aceh, Rabu.

Penandatangan MoU tersebut ditandatangani langsung Kadisdik Aceh Alhudri, Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani, Sekjen Transparency International Danang Widoyoko, dan disaksikan oleh Direktur Jaringan Pendidikan KPK RI Sari Anggraeni serta Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Kemenpan RB, Insan Fahmi.

Nilai antikorupsi, kata Alhudri, selalu menjadi penegasannya pada setiap pertemuan dengan pemangku kepentingan di lingkungan Disdik Aceh. Bahkan saat ini meluas hingga memperkuat tata kelola ekosistem pendidikan dan optimalisasi pendidikan antikorupsi di Aceh.

"Dalam dua tahun ini Disdik Aceh terus mendorong penerapan nilai-nilai yang menolak terhadap tindakan-tindakan koruptif," ujarnya. 

Dirinya menjelaskan, kerjasama penguatan nilai anti korupsi dengan GeRAK Aceh dan TI Indonesia ini untuk memberikan pemahaman dan pendalaman kepada seluruh insan pendidikan di Aceh bahwa tindakan anti korupsi harus berjalan dan terus berkesinambungan.

"Kita terus memberikan sosialisasi kepada publik, dan menyerap berbagai saran dan gagasan aspirasi publik untuk disimpulkan sebagai rumusan kerjasama ini terus berkesinambungan di masa yang akan datang," katanya.

Sementara itu, Koordinator GeRAK Aceh Askhalani mengatakan, tujuan dari MoU tersebut untuk menciptakan tata kelola ekosistem pendidikan yang baik untuk menunjang mutu pendidikan  yang memiliki nilai antikorupsi di Aceh. 

"Kemudian optimalisasi pendidikan antikorupsi di sekolah guna mendidik generasi yang bebas dari perilaku korupsi, serta mendorong partisipasi publik dalam peningkatan transparansi di sektor pendidikan," kata Askhalani.

Advokat itu menuturkan, hasil yang ingin dicapai dalam kerjasama ini adalah terwujudnya tata kelola ekosistem pendidikan yang baik dan prima guna meningkatkan mutu pendidikan.

Askhalani mengungkapkan, pendidikan anti korupsi adalah program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warga negara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. 

"Target utama pendidikan antikorupsi adalah memperkenalkan fenomena korupsi yang mencakup kriteria, penyebab dan akibatnya," ujarnya.

Menurutnya, untuk memperkuat implementasi pendidikan antikorupsi khususnya di Aceh, pada saat ini diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola pendidikan yang berintegritas.

Askhalani menambahkan, implementasi pendidikan antikorupsi mencakup dua hal penting yang tidak terpisahkan, yaitu insersi pendidikan antikorupsi pada pembelajaran baik yang dilakukan melalui kurikuler, ko-kurikuler, ekstra kurikuler, maupun melalui mata pelajaran muatan lokal dan mata kuliah mandiri.

"Kedua ekosistem pendidikan yang mendukung terciptanya nilai-nilai integritas dan antikorupsi dalam penyelenggaraan pendidikan termasuk unsur keteladanan," demikian Askhalani.