Lhokseumawe (ANTARA) -
Penjabat (Pj) Wali Kota Lhokseumawe Imran menegaskan selama menjabat dirinya tidak pernah meminta fee ataupun setoran liar seperti yang ditudingkan kepada dirinya.
"Kabar yang beredar terkait setoran pada ajudan saya tersebut merupakan biaya perjalanan dinas.Saya tegaskan sekali lagi bahwa dari awal saya tidak minta setoran atau fee apapun," kata Imran saat memimpin pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS) Tahun 2023 di Lapangan Hiraq Kota Lhokseumawe, Selasa.
“Saya meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) dan jajaran, segera lapor ke saya kalau ada yang minta setoran atau fee atas nama Walikota. Kabar yang beredar bahwa uang yang ditransfer tersebut untuk pembiayaan perjalanan saya. Ajudan saya itu tidak pernah berhubungan langsung dengan kepala bagian atau OPD lain," tegasnya.
Menurut Imran, telah menjadi kebiasaan di Pemerintahan Kota Lhokseumawe uang dari perjalanan dinas tidak diterima sebelum keberangkatan. Dana tersebut biasanya akan cair, setelah perjalanan dinas ke luar daerah dilakukan.
"Saya juga menegaskan kalo ada setoran atau uang yang masuk ke kami diluar prosedural, maka akan saya minta untuk langsung dikembalikan,"ujarnya.
Imran juga menyampaikan bahwa awal penugasan sejak Juli hingga Desember 2022 lalu, dirinya meminta Kabag Umum dan Kabag Protokol Komunikasi Pimpinan (Prokopim) untuk membantu kegiatan kedinasan. Namun dengan pertimbangan dari Sekda, pendampingan dilakukan oleh Kabag Pemerintahan.
"Mungkin karena terkait dengan urusan pemerintahan, sehingga menjadi mediator untuk semua," jelasnya.
Imran menambahkan, artinya Kabag Pemerintahan yang mengurus kebutuhan keuangan dan administratif di Pemko Lhokseumawe. Selama ini yang berhubungan terkait dengan kedinasan adalah kabag Umum dan kabag Pemerintahan.
"Kita ini hanya penerima manfaat saja. Misal saya perjalanan dinas ke Jakarta, tidak mungkin saya suruh datang kabag untuk bayarin itu semua di sana, kan tidak efektif. Biaya operasional saya dan tim dibiayai sendiri dahulu, proses reimburse dilakukan saat kembali,"katanya.
Kondisi tersebut, kata Imran, sudah biasa dan menjadi rutinitas di pemerintah daerah, maka tidak perlu diungkapkan ke publik apalagi sampai ada poster-poster seperti yang terpajang beberapa hari lalu.
Baca juga: Pj Wali Kota Lhokseumawe minta DPRK alokasikan dana pokir untuk penanganan stunting
“Seberapa banyak yang sudah saya minta dari kepala Dinas? Dikonfrontir aja kalau memang ada! Saya tidak apa-apa. Spanduk yang bertuliskan setoran liar tersebut sebagai bahan masukan bagi saya dan sekaligus sebagai pengingat agar lebih berhati-hati dalam pengelolaan keuangan dan dalam hal memanfaatkan fasilitas," ujarnya.
Imran berharap masyarakat lebih cerdas ketika mendengar dan melihat isu dan sebaiknya dapat menggunakan jalur komunikasi.
"Saya ingin melihat dulu, apa maksud dan sumbernya dari mana, makanya pada momen ini saya ingin memberi pencerahan kepada semua ASN, saya berharap masyarakat pintar memilah terkait pemberitaan karena tidak semua berita itu bagus untuk masyarakat," tutupnya.
Baca juga: SE dikeluarkan, warga Lhokseumawe diminta gemakan takbir Idul Fitri di masjid
