Penjabat (Pj) Wali Kota Lhokseumawe Imran meminta kolaborasi dan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe untuk mengalokasikan dana pokok-pokok pikiran (Pokir) untuk penanganan stunting atau kekerdilan di daerah itu.
"Dari DPRK walaupun tidak hadir, mohon dilaporkan juga bahwa stunting ini penting, bila perlu pokirnya juga itu dialihkan kesana. Supaya kita bergerak bersama untuk penanganan stunting," kata Pj Wali Kota Imran saat pembukaan rapat koordinasi (Rakor) rembuk stunting tingkat Kota Lhokseumawe tahun 2023 di Aula Kantor Wali Kota, Kamis.
Imran mengatakan kegiatan rembuk stunting merupakan salah satu tahapan yang penting dan wajib dilaksanakan mulai dari tingkat kota, kecamatan hingga desa dalam rangka korvegensi perencanaan stunting.
Baca juga: Kejati Aceh raih penghargaan dalam program penanganan stunting
Baca juga: Kejati Aceh raih penghargaan dalam program penanganan stunting
"Kegiatan ini telah menjadi agenda sebagaimana amanah Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting," katanya.
Imran menyebutkan, target pemerintah secara nasional untuk menurunkan angka stunting tahun 2024 yaitu mencapai 14 persen, sementara data angka stunting Kota Lhokseumawe hingga akhir Maret 2023 lalu mencapai 874 kasus.
"Permasalahan stunting tidak bisa disandarkan pada salah satu pihak saja, akan tetapi menjadi tanggungjawab seluruh unsur terkait, termasuk masyarakat yang juga berperan terhadap pencegahan stunting. Ini menjadi perhatian kita bersama," katanya.
