Banda Aceh (ANTARA) - Pengusaha SPBU hingga LPG di Aceh tidak bisa melakukan penebusan minyak dan gas ke Pertamina akibat layanan sistem dari Bank Syariah Indonesia (BSI) masih eror atau belum dapat diakses sepenuhnya hingga saat ini.
"Saat eror layanan BSI, di Aceh tidak ada solusi bagi pemilik SPBU untuk melakukan penebusan minyak ke Pertamina, ini sangat mengecewakan," kata Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Aceh Nahrawi Noerdin, di Banda Aceh, Selasa
Hal itu disampaikan Nahrawi Noerdin setelah dirinya beserta sejumlah pengusaha SPBU lainnya di Aceh gagal melakukan penebusan pembelian minyak dan LPG ke Pertamina melalui BSI yang dilakukan melalui pembayaran dengan transfer dana.
"Kalau BSI eror sistemnya seperti ini, bisa kosong bahan bakar minyak di seluruh SPBU di Aceh, karena kita tidak bisa menarik dan mentransfer uang penebusan BBM di Pertamina," ujarnya.
Baca juga: Layanan Kantor Cabang dan ATM BSI kembali Pulih, Aplikasi Mobile Masih "Down"
Nahrawi menuturkan, sebelum BSI terbentuk transaksi penebusan minyak oleh pemilik SPBU bisa dilakukan dari sejumlah bank karena ada sistem di setiap bank dengan nama host to host.
Namun, saat sistemnya kini hanya ada di satu bank yaitu BSI, maka ketika terjadi layanan eror seperti sekarang ini, maka secara otomatis semua transaksi di Aceh terhambat.
"Kondisi seperti ini bisa menjadi pelajaran dalam mengambil kebijakan, seharusnya ada bank konvensional lain satu di Aceh yang memiliki sistem host to host, jadi ada solusi saat satu bank eror," katanya.
Baca juga: ISMI: Gangguan layanan BSI berpotensi lumpuhkan ekonomi di Aceh
Selain itu, Nahrawi Noerdin juga mengaku hingga saat ini pelayanan bank syariah di Aceh masih cukup jauh dari harapan, terutama bagi kalangan dunia usaha.
Jika kondisi ini terus berlarut, lanjut Nahrawi, ia menilai Aceh akan menjadi daerah terisolir secara nasional dan internasional dalam urusan transaksi keuangan.
“Akses dan layanan keuangan yang bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita di seluruh Indonesia, tapi tidak bisa dinikmati di Aceh. Itu cukup besar pengaruhnya bagi dunia usaha dan perekonomian Aceh," demikian Nahrawi Noerdin.
Baca juga: Komisi III DPRA desak BSI percepat perbaikan layanan agar tak resahkan masyarakat
