BBPA minta Pemprov gandeng ISBI untuk siapkan SDM pengajar bahasa Aceh

Banda Aceh (ANTARA) - Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh (BBPA) Umar Solikhan minta Pemerintah Aceh untuk menggandeng Prodi Bahasa Daerah di Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh guna melahirkan SDM atau guru pengajar bahasa daerah di sekolah. 

"Alhamdulillah ISBI Aceh telah membuka program Prodi Bahasa Daerah Aceh bulan lalu, tentunya ini dapat bisa dimanfaatkan oleh Pemda dengan membuat regulasi untuk penguatan profesi mereka," kata Umar Solikhan, di Banda Aceh, Rabu.

Solikhan menyampaikan, penyiapan sumber daya manusia pengajar bahasa Aceh sudah menjadi tugas Pemda bekerja sama dengan perguruan tinggi.


Baca juga: Illiza: Instruksi gubernur soal bahasa daerah untuk menjaga indentitas Aceh

"Langkah ini perlu dilakukan agar proses pengajaran bahasa daerah bisa diterapkan secara masif di sekolah," ujarnya.

Sementara itu, Humas ISBI Aceh Ichsan menyampaikan bahwa Prodi Bahasa Aceh sudah didirikan bersamaan disahkannya prodi Kajian Sastra dan Budaya pada 11 April lalu. Saat ini, Prodi Bahasa Aceh membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa jalur mandiri periode ini. 

"Sudah kita buka dan pemerintah memberi kuota 40 orang untuk menjadi mahasiswa Prodi Bahasa Aceh di ISBI Aceh," katanya. 

Ichsan menjelaskan, pendirian Prodi Bahasa Aceh ini bertujuan menjadi bahasa Aceh ini tidak hanya sebagai bahasa tutur atau keseharian, tetapi juga bagian dari pengetahuan pendidikan dan pelestarian budaya.

"Bahasa adalah bagian dari budaya, sebagai kampus seni dan budaya kami rasa penting Prodi Bahasa Aceh dilahirkan," ujarnya. 

Dirinya menambahkan, kehadiran Prodi Bahasa Aceh di ISBI bukanlah untuk melahirkan lulusan guru, melainkan untuk menciptakan lulusan Bahasa Aceh murni. 

"Melahirkan guru yang bisa mengajar Bahasa Aceh tentu juga capaian utama. Kita berbangga dapat sejalan mencerdaskan kehidupan berbangsa yang cerdas. Namun, ISBI tidak melahirkan lulusan guru, tapi lulusan Bahasa Aceh murni," demikian Ichsan. 

Baca juga: Bahasa Gayo masuk ke kurikulum muatan lokal karena berstatus rentan