Pemkab Aceh Barat susun gerakan TTI

Meulaboh (ANTARA Aceh) - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh menyusun strategi pengembangan program Toko Tani Indonesia (TTI) untuk mengoptimalkan ketersediaan bahan pangan di daerah itu.

Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Barat,Ir Nasrita, di Meulaboh, Selasa, mengatakan, program tersebut baru diperkenalkan sebagai salah satu upaya pemerintah melakukan stabilisasi harga pangan apabila terjadi kenaikan harga di pasar.

"Program TTI ini sebenarnya program baru pemerintah pusat dan saya lihat sangat menarik untuk coba kita gerakan. Tahun ini kita karena baru berdiri DinasPangan, maka masih dalam tahap pemetaan," sebutnya.

Program yang dikujurkan pemerintah pada 2015 tersebut juga menjadi upaya alternatif mendekatkan petani dengan konsumen dengan memangkas mata rantai penjualan produksi petani dan mengurangi biaya yang kurang efesien.

Nasrita menyebutkan, dalam kegiatanya Pemkab Aceh Barat akan lebih terfokus untuk mengupayakan ketersediaan stok pangan guna mengantisipasi gejolak dan langsung melakukan intervensi apabila telah terjadi kenaikan harga di pasar.

Secara tidak langsung program tersebut juga terintegrasi dengan kegiatan Perum Bulog melakukan stabilisasi harga pangan, namun tugas dari Pemerintah Kabupaten lebih dari itu, juga melakukan pembinaan hingga membeli produksi petani bukan hanya beras.

Nasrita mencontohkan, seperti yang dilakukan oleh daerah lain di Indonesia yang melakukan pembelian bahan pangan dengan kendaraan/mobil keliling sebagai stok, kemudian menjual barang tersebut satu waktu apabila terjadi kenaikan.

"Sementara dikita, juga akan melakukan pembinaan untuk bagaimana pangan lokal menjadi pangan alternatif dibeli dan dipasarkan lagi. Karena untuk pangan itu tidak hanya beras, ada banyak komoditi lain yang bisa dimanfaatkan," sebutnya.

Lebih lanjut disampaikan, program tersebut akan mendapat suntikan dana pemerintah pusat kepada setiap daerah untuk membeli bahan pangan lokal yang produsennya adalah petani lokal, di Aceh Barat masih dalam tahap penjajakan lokasi pengembangan.

Kata Nasrita, Dinas Pangan juga akan berperan sebagai distribusi pangan kepada masyarakat, termasuk penyaluran beras miskin (raskin) yang dikeluarkan dari gudang Perum Bulog Divre Meulaboh sesuai tingkat kebutuhan dan konsumsi masyarakat.

Nasrita menjelaskan, dalam program tersebut juga melibatkan pihak lain sebagai lembaga distribusi non pangan, kerjasama itu menjadi salah satu cara pemerintah meningkatkan perekonomian masyarakat sebagai produsen bahan pangan lokal.

"Bahan pangan itu bisa berupa apa saja yang bisa menjadi pangan alternatif, pemerintah akan membeli produksi petani sebagai stok dan kemudian dijual dengan harga di bawah harga pasar ketika terjadi gejolak kenaikan," katanya menambahkan.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.