Banda Aceh (ANTARA) - Himpunan Wiraswasta Minyak dan gas (Hiswana Migas) wilayah Aceh menyatakan bahwa pencabutan sistem kode batang atau barcode pengisian BBM di Aceh untuk menyambut PON Aceh-Sumut bisa membuka peluang terjadinya kecurangan pada setiap SPBU.
"Padahal seharusnya, PON ini menjadi waktu yang tepat untuk mensosialisasikan keberhasilan Aceh menerapkan sistem barcode di SPBU bagi pengguna BBM bersubsidi, bukan malah dicabut," kata Ketua Hiswana Migas Aceh, Nahrawi Noerdin, di Banda Aceh, Senin.
Seperti diketahui, Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang ditunjuk Pertamina untuk menerapkan kebijakan penggunaan barcode pengisian BBM bersubsidi di SPBU, dan sudah berlaku sejak 2022 lalu.
Menurut Nahrawi, program tersebut sejauh ini terbilang berhasil di Aceh, dan menjadikan Aceh sebagai pilot project nasional dalam pendistribusian BBM bersubsidi tersebut.
"Artinya, Aceh diakui berhasil mendistribusikan BBM bersubsidi dengan baik sesuai peruntukannya kepada masyarakat yang berhak, maka ini harus menjadi contoh untuk semua," ujarnya.
Baca juga: Antisipasi antrean di SPBU, Hiswana Migas imbau masyarakat beli solar subsidi sesuai kebutuhan
Dirinya membandingkan, pasca penggunaan barcode, pendistribusian BBM bersubsidi di Aceh relatif tepat sasaran, hanya digunakan oleh masyarakat layak, dan yang tidak berhak mulai kesulitan mengaksesnya. Akhirnya, tingkat kecurangan bisa dicegah.
"Dengan program barcode ini, subsidi yang diberikan jadi lebih tepat sasaran, sehingga BBM subsidi tidak lagi bisa dimanfaatkan oleh kontraktor, kalangan Industri, dan lain-lain yang tidak berhak," katanya.
Karena itu, dirinya berharap agar kebijakan tersebut tetap bertahan, sehingga BBM bersubsidi yang telah diberikan cukup hingga akhir tahun nanti, dan tidak menimbulkan antrean panjang di SPBU seperti sebelumnya.
"Sehingga tidak ada lagi pemandangan antrean panjang di akhir tahun nanti akibat kuota tahunan terlalu cepat habis. Tetapi kalau ini dicabut, dikhawatirkan bisa membuka terjadinya kecurangan di SPBU," ujarnya.
Baca juga: Anggota DPR Anwar Idris minta penegak hukum tindak tegas praktik gas oplosan
Dirinya menegaskan, jika argumentasi penghapusan kebijakan sistem barcode karena Aceh harus menerima tamu dalam jumlah besar saat PON, maka Aceh sudah memilih langkah mundur guna mengakomodir para tamu yang belum terbiasa dengan penggunaan barcode di SPBU.
Padahal, lanjut dia, event PON Aceh-Sumut justru menjadi ajang dan kampanye penting bagi anak bangsa dari seluruh penjuru tanah air untuk melihat bagaimana tertibnya penggunaan BBM bersubsidi di Aceh.
"Mengapa Aceh justru harus mundur ke belakang dengan menghapus kebijakan barcode yang bagus itu. Padahal PON Aceh-Sumut adalah kesempatan sangat baik untuk mensosialisasikan sistem barcode kepada seluruh peserta," kata Nahrawi Noerdin.
Terkait hal itu, Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria menegaskan bahwa sejauh ini QR code untuk Bio Solar dan Pertalite masih diberlakukan di Aceh, dan berlangsung hingga pelaksanaan PON nanti.
Meski tetap berlaku, kata dia, Pertamina memastikan bahwa semua orang akan terlayani untuk pembelian BBM Bio Solar dan Pertalite selama pelaksanaan PON di Aceh nantinya.
"Tetap diberlakukan (QR code), yang pasti kami mendukung pelaksanaan PON Aceh-Sumut. Kami pastikan semua terlayani untuk pembelian BBM Bio Solar dan Pertalite," demikian Satria.
Baca juga: Pemkab Aceh Besar intensifkan pasar murah elpiji bersubsidi
