Anggota DPD RI desak Pemerintah Aceh realisasikan dana rehabilitasi Rp1,6 triliun

Banda Aceh (ANTARA) - Anggota DPD RI asal Aceh Sudirman Haji Uma meminta Pemerintah Aceh segera merealisasikan dana rehabilitasi sebesar Rp1,6 triliun yang diberikan pemerintah pusat untuk membantu penanganan serta pemulihan pascabencana di tanah rencong.

"Dana rehabilitasi dan rekonstruksi ini harus menjadi solusi cepat bagi penderitaan masyarakat. Jangan sampai masyarakat terus menunggu, sementara anggarannya sudah tersedia,” kata Sudirman Haji Uma, di Banda Aceh, Jumat.

Pernyataan itu disampaikan Sudirman Haji Uma setelah berkomunikasi dengan Kemendagri terkait kepastian pemerintah Aceh mendapatkan dana rehabilitasi dan rekonstruksi Rp1,6 triliun untuk mendukung pemulihan pascabencana, baik perbaikan fasilitas umum, pemukiman warga dan lainnya.

Sejauh ini, dari total Rp1,6 triliun pengalokasian tersebut, sebesar Rp1,2 triliun sudah masuk ke kas daerah dan harus segera dibelanjakan untuk kebutuhan masyarakat terdampak.

Sudirman menilai, dana tersebut sangat penting direalisasikan cepat mengingat masih banyak masyarakat terdampak yang belum sepenuhnya pulih akibat kerusakan lingkungan, infrastruktur, serta kondisi sosial ekonomi pascabencana.

Baca: DPD RI salurkan bantuan untuk persiapan warga Aceh Tamiang sambut ramadhan

Ia menyebutkan, bahwa sebagian besar kerusakan terjadi di tingkat kampung dan pemukiman, seperti jalan lorong, rumah warga, serta fasilitas ibadah dan pendidikan yang membutuhkan penanganan segera.

"Karena itu, dana ini jangan dibiarkan lama mengendap di rekening, Pemerintah Aceh harus segera menyusun program dan merealisasikannya agar kebutuhan riil masyarakat dapat segera dipenuhi,” ujarnya.

Menurutnya, anggaran tersebut harus diprioritaskan untuk kebutuhan yang langsung dirasakan masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur kampung, jalan lorong yang rusak, serta kebutuhan sosial dan keagamaan.

“Kerusakan lorong-lorong jalan kampung, kebutuhan pakaian lebaran, hingga kitab Al Quran, semua itu bisa segera dibelanjakan karena anggarannya sudah tersedia,” katanya.

Ia juga menekankan, pentingnya percepatan realisasi agar pemerintah memiliki gambaran nyata mengenai kebutuhan anggaran di lapangan.

“Jika cepat direalisasikan, kita bisa mengetahui secara pasti berapa kebutuhan anggaran masyarakat di luar proyek-proyek besar yang sudah ditangani Satgas dan BNPB,” demikian Sudirman Haji Uma.

Baca: Mereka rindukan rumah saat Ramadhan kian dekat