Banda Aceh (ANTARA) - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh mengimbau audiens yang menghadiri langsung debat publik pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada 2024 tidak provokatif.
"Kami mengimbau semua yang hadir saat debat publik nanti menjaga ketertiban, tidak provokatif, sehingga kegiatan tersebut berlangsung aman dan damai," kata Ketua KIP Provinsi Aceh Agusni AH di Banda Aceh, Kamis.
Debat publik pertama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dijadwalkan pada 25 Oktober 2024. Debat publik tersebut digelar di sebuah hotel di Banda Aceh dan siarkan langsung melalui televisi serta media sosial.
Baca juga: Debat pertama calon Gubernur Aceh terkait penyelesaian masalah daerah
Ia mengatakan pihaknya membatasi audiens debat publik karena kapasitas ruangan hanya untuk 300 orang. Jadi, audiens debat publik dibagi tiga, yakni 100 orang audiens masing-masing pasangan calon dan 100 orang lagi merupakan undangan KIP meliputi Forkopimda Aceh dan para pihak terkait lainnya.
"Tidak hanya di ajang debat publik, kami juga mengimbau dan mengajak semua elemen masyarakat Aceh untuk mengawal seluruh tahapan pilkada agar berjalan aman dan damai guna menuju Aceh bermartabat," katanya.
Menurut Agusni, debat publik tersebut merupakan ajang pendalaman dan penajaman visi serta misi maupun program kerja masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh peserta Pilkada 2024.
Debat publik pertama tersebut, kata dia, dengan topik mewujudkan tata kelola pemerintahan Aceh yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing global. Serta topik meningkatkan pembangunan, pendidikan, dan pemberdayaan rakyat.
Agusni mengatakan debat publik tersebut dibagi enam segmen. Segmen pertama merupakan pemaparan visi misi serta program masing-masing pasangan calon.
Segmen kedua, pasangan calon menjawab pertanyaan panelis terkait topik tata kelola pemerintahan dengan ruang lingkup penerapan syariat Islam, keistimewaan, kekhususan Aceh, serta konektivitas pelayanan publik.
Berikutnya, segmen ketiga pasangan calon menjawab pertanyaan panelis terkait pembangunan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat dengan ruang lingkup pembangunan berkelanjutan, pendidikan, sains, teknologi, serta kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, anak, disabilitas, kelompok minoritas dan marginal.
"Sedangkan segmen keempat dan kelima merupakan kesempatan pasangan calon mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon lainnya serta menjawab pertanyaan tersebut menyangkut topik yang diperdebatkan. Serta segmen keenam merupakan pernyataan penutup dari masing-masing pasang calon," katanya.
Sebelumnya, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KIP Provinsi Aceh Hendra Darmawan mengatakan ada tujuh nama panelis pada debat publik pertama tersebut.
Para panelis tersebut yakni Prof DR Herman Fithra, Prof DR Amhar Abubakar, Prof T Zulfikar, DR Effendi Hasan, Teuku Zulkarnaen, dan Suraiya Kamaruzzaman. Para panelis berasal dari kalangan akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat.
"Debat publik ini digelar untuk menggali setiap tema serta kemampuan pasangan calon menyampaikan gagasan, sehingga menjadi pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya pada pilkada nanti," kata Hendra Darmawan.
Pilkada di Provinsi Aceh digelar serentak antara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dengan pemilihan 18 bupati dan wakil bupati serta lima pemilihan wali kota dan wakil wali kota.
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh diikuti dua pasangan calon, yakni Bustami Hamzah dan M Fadhil Rahmi serta Muzakir Manaf dan Fadhullah. Pemilihan tersebut dijadwalkan pada 27 November 2024.
