Abdya masuk kualitas tertinggi dalam penilaian pelayanan publik di Indonesia

Blangpidie (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) berhasil meraih peringkat 165 dari 416 kabupaten di Indonesia dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024. 

"Alhamdulillah, dengan skor 90,8, yang kita dapat, Kabupaten Abdya berhasil masuk dalam kategori Hijau A, yang menandakan kualitas tertinggi dalam pelayanan publik," kata Pj Bupati Abdya Sunawardi dihubungi dari Blangpidie, Jumat.

Ia mengatakan bahwa penilaian ini diumumkan oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia Mokhammad Najih, melalui Keputusan Nomor 252 Tahun 2024.

Keputusan tersebut menetapkan hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Penetapan ini dilakukan di Jakarta pada 1 November 2024 lalu.

Sunawardi menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas pencapaian tersebut. Prestasi ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat Abdya.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di Kabupaten Abdya.

Lebih lanjut, Sunawardi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. 

“Kami berharap dengan adanya penghargaan ini, masyarakat semakin percaya dan mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik. Partisipasi aktif dari masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang sudah ada,” katanya.

Kemudian, kata Pj bupati, prestasi ini menunjukkan komitmen Pemkab Abdya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakatnya. 

Dengan pencapaian ini, lanjutnya, Kabupaten Abdya diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan publik di masa mendatang. 

Pemkab Abdya juga berencana untuk mengadakan berbagai program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparatur sipil negara untuk memastikan pelayanan publik lebih baik dan efisien di masa akan datang.