Banda Aceh (ANTARA) - Wakil Bupati Aceh Besar Syukri menyatakan penerapan otonomi daerah merupakan bagian memberikan ruang yang lebih luas untuk pemerataan pembangunan.
"Otonomi daerah memberi ruang bagi pemerintah daerah dalam mengatur urusan rumah tangga sendiri, baik dalam aspek politik, ekonomi, sosial, maupun budaya," kata Wabup Aceh Besar di Jantho, Jumat.
Pernyataan itu disampaikan usai mengikuti Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-29 yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual di Ruang Kerja Wakil Bupati di Jantho.
"Kebijakan ini menjadi titik balik dari sistem sentralisasi yang kuat di masa Orde Baru, menuju desentralisasi kekuasaan sebagai wujud demokratisasi dan pemerataan pembangunan," katanya.
Ia mengatakan peringatan Hari Otonomi Daerah diperingati sebagai bentuk apresiasi terhadap semangat desentralisasi dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Baca: Melirik Kemiskinan Aceh melalui Dana Otonomi Khusus (Otsus)
Peringatan tersebut merujuk pada diberlakukan kebijakan otonomi daerah yang mulai efektif sejak bergulir era reformasi pada akhir 1990-an, khususnya melalui lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian disempurnakan menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014.
Ia mengatakan lewat otonomi daerah itu Pemerintah kabupaten/kota diharapkan mampu menggali potensi lokal, meningkatkan pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan sesuai kebutuhan dan kondisi khas daerahnya.
Ia menambahkan dalam pelaksanaannya juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti ketimpangan kapasitas antar daerah, tumpang tindih kewenangan, serta isu korupsi di tingkat lokal.
Pemerintah Aceh Besar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta memeriahkan dan menyukseskan peringatan ini, tidak hanya sebagai acara seremonial, tapi sebagai momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun daerah.
"Keterlibatan aktif masyarakat menjadi pondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan berpihak kepada rakyat," katanya.
Baca: Pemkab Aceh Timur sebut tujuan otonomi daerah untuk kesejahteraan
