Aceh Barat (ANTARA) - Warga Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat melakukan aksi penolakan terkait rencana Pemerintah Aceh yang akan menutup tambang emas ilegal seperti yang selama ini dilakoni masyarakat di kawasan setempat.
“Kalau tambang ditutup total, kami tidak tahu lagi harus ke mana mencari rezeki,” kata mantan Panglima Muda GAM Wilayah Kaway XVI Raya, Aceh Barat, Muhammad Yusuf kepada wartawan, Jumat.
Ia mengakui selama ini banyak anak-anak korban konflik bersenjata Aceh yang bergantung dari hasil penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat.
Baca juga: Tambang emas ilegal diberi waktu 2 minggu untuk keluar dari hutan Aceh
Muhammad Yusuf mengatakan, jika pemerintah benar-benar menutup aktivitas penambangan emas ilegal, ia khawatir anak-anak mantan kombatan GAM dan masyarakat miskin akan telantar.
Menurutnya, aktivitas tambang bukan sekadar berburu emas, melainkan penopang hidup. Dari hasil tambang ini, masyarakat dapat membiayai sekolah anak-anak, kebutuhan rumah tangga, hingga biaya hidup janda dan fakir miskin bisa dipenuhi.
Hal senada juga disampaikan Mardiati, seorang ibu rumah tangga asal Desa Sikundo, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat yang mengakui keberadaan tambang selama ini menjadi penyelamat ekonomi keluarga.
“Kami butuh biaya anak sekolah dan kuliah. Tolong, jangan sampai tambang ini ditutup begitu saja,” katanya.
Masyarakat meminta agar Pemerintah Aceh tidak hanya menertibkan tambang, tapi juga memberi solusi nyata agar rakyat kecil tidak kehilangan sumber nafkah.
Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) bersama Forkopimda telah menyepakati pembentukan tim khusus untuk menertibkan aktivitas tambang ilegal.
Instruksi itu tertuang dalam Instruksi Gubernur Aceh Nomor 8/INSTR/2025 tentang Penataan dan Penertiban Perizinan dan Non-Perizinan Berusaha Sektor Sumber Daya Alam.
Mualem menegaskan langkah ini bukan untuk menyengsarakan rakyat, melainkan demi menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Aceh.
Pemerintah berencana menata tambang agar lebih legal, salah satunya melalui badan usaha berbasis koperasi desa atau koperasi gampong.
Baca juga: Polda Aceh deklarasikan program pemolisian hijau
