Gubernur Aceh terima bantuan pangan hingga alat berat dari Jusuf Kalla

Banda Aceh (ANTARA) - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem menerima bantuan kemanusiaan dari Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) M Jusuf Kalla, mulai dari logistik pangan hingga alat berat untuk kebutuhan pembersihan.

"Kehadiran dan bantuan ini menjadi bukti nyata bahwa Aceh tidak sendiri. Ini sangat berarti bagi rakyat kami,” kata Mualem usai menerima bantuan, di Aceh Utara, Senin.

Adapun bantuan yang disalurkan tersebut menitikberatkan pada kebutuhan pangan, dukungan alat berat seperti mini eskavator, perlengkapan kebersihan, hingga mesin o penyedot lumpur untuk membersihkan material sisa banjir di pemukiman warga.

Bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian dan solidaritas kemanusiaan PMI Nasional dalam mendukung penanganan serta pemulihan dampak bencana di Aceh.

Mualem sangat mengapresiasi tinggi atas perhatian dan dukungan yang terus diberikan kepada masyarakat Aceh, terkhusus dari PMI yang disalurkan hari ini.

Ia menegaskan, bantuan yang disalurkan ini tidak hanya bernilai material, tetapi juga menjadi penguat semangat bagi masyarakat Aceh yang tengah berjuang bangkit dari dampak bencana.

“Atas nama Pemerintah Aceh dan seluruh masyarakat Aceh, kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak Jusuf Kalla dan seluruh jajaran PMI Nasional," ujar Mualem.

Sementara itu, Jusuf Kalla menyampaikan bahwa PMI Nasional juga ikut menyalurkan alat kebersihan dalam jumlah besar, seperti sapu, pel, sikat, serokan air, pengki, karbol, jerigen lipat, hygiene kit, dan perlengkapan sanitasi lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Lalu, ada beras, mie instan, air mineral, biskuit, dan paket makanan guna memastikan ketersediaan logistik kebutuhan dasar bagi warga terdampak selama masa pemulihan.

"Saat ini kita fokus pada proses rehabilitasi dalam rangka menyambut bulan suci Suci Ramadhan 2026," kata Jusuf Kalla.

Seluruh bantuan kemanusiaan tersebut dikirim melalui Kapal Kemanusiaan PMI Kalla Lines II, dan segera didistribusikan secara bertahap ke berbagai wilayah terdampak di Aceh melalui koordinasi antara Pemerintah Aceh, PMI, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah Aceh memastikan seluruh bantuan yang diterima akan dimanfaatkan secara optimal, transparan, dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat.