Dorong pelayanan publik berintegritas, Kanwil Imigrasi Aceh canangkan zona integritas

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh secara resmi mencanangkan pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) sebagai wujud komitmen dalam memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik keimigrasian.

Pencanangan zona integritas berlangsung di Banda Aceh, Jumat. Kegiatan Pencanangan turut disaksikan perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh, BPKP Perwakilan Aceh, serta BIN Daerah Aceh sebagai bentuk dukungan dan pengawasan eksternal dalam pembangunan Zona Integritas di lingkungan Imigrasi Aceh.

Pencanangan zona integritas menjadi momentum bagi seluruh jajaran Imigrasi Aceh untuk menegaskan komitmen bersama dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan yang profesional dan berintegritas.

Kegiatan ini tidak dimaknai sebagai agenda seremonial, melainkan langkah nyata untuk mendorong perubahan berkelanjutan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Baca: Antusias warga urus paspor manfaatkan mobil layanan imigrasi di CFD Banda Aceh

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh Tato Juliadin Hidayawan menegaskan pembangunan zona integritas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.

"Pembangunan zona integritas tidak hanya berfokus pada pemenuhan indikator administratif, tetapi juga menuntut perubahan pola pikir dan budaya kerja seluruh aparatur agar senantiasa menjunjung tinggi integritas dalam setiap pelaksanaan tugas," katanya.

Ke depan, lanjut dia, pembangunan zona integritas di lingkungan Imigrasi Aceh akan difokuskan pada penguatan budaya integritas dan pengendalian gratifikasi, peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Serta pemanfaatan inovasi dan teknologi informasi, serta penguatan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan kepercayaan publik," kata Tato Juliadin Hidayawan.

Baca: Imigrasi beri keringanan biaya penggantian paspor untuk korban bencana Sumatera