Sejumlah pemerintah daerah di Aceh terima penghargaan BPJS Kesehatan

Banda Aceh (ANTARA) - Sejumlah pemerintah daerah di Provinsi Aceh, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, menerima Universal Health Coverage (UHC) Award 2026, penghargaan diberikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

BJPS Kesehatan Aceh dalam keterangan tertulis diterima di Banda Aceh, Rabu, menyatakan UHC Award diserahkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar didampingi Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti di Jakarta.

Pemerintah daerah pemerintah Universal Health Coverage 2026 di Provinsi Aceh di antaranya Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, serta beberapa lainnya.

Secara keseluruhan, ada sebanyak 31 pemerintah provinsi dan 397 pemerintah kabupaten kota di Indonesia menerima Universal Health Coverage 2026. Penghargaan menjadi pemicu semangat bagi daerah lainnya untuk mempercepat perluasan perlindungan kesehatan bagi masyarakat melalui program JKN.

Penghargaan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah sebagai apresiasi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penghargaan diberikan kepada kepala daerah dalam kategori utama, madya, dan pratama.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengatakan penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan kolaborasi lintas sektoral dalam menjamin hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan.

"Program JKN menjadi instrumen negara dalam memastikan masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan yang adil dan merata. Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen pemerintah daerah," katanya.

Ia menyebutkan jumlah kepesertaan program JKN mencapai 282,7 juta hingga 31 Desember 2025 atau lebih dari 98 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan tingkat kepesertaan aktif mencapai 81,45 persen.

Ghufron Mukti mengatakan kepala daerah memiliki pengaruh langsung terhadap keberhasilan program JKN, terutama dalam mendorong penduduk untuk terdaftar dan memastikan keberhasilan keperawatan aktif melalui dukungan kebijakan dan penganggaran daerah.

"Indonesia menempatkan Universal Health Coverage sebagai indikator utama dalam mewujudkan masyarakat sehat dan sejahtera. Kami juga terus memperkuat dan meningkatkan pelayanan program JKN," kata Ghufron Mukti.