Banda Aceh (ANTARA) - Setahun menjalankan amanah dapat dibaca sebagai salah satu periode penting dalam perjalanan pembangunan Kota Banda Aceh yang kini mengusung jargon "Kota Kolaborasi". Bukan semata karena deretan penghargaan yang berhasil diraih, tetapi karena capaian tersebut menunjukkan satu hal yang lebih mendasar: tata kelola pemerintahan yang semakin matang dan berorientasi pada kualitas hidup masyarakat.
Dalam konteks pembangunan daerah, indikator keberhasilan tidak lagi diukur hanya dari pembangunan fisik, tetapi dari bagaimana pemerintah mampu mengelola kebijakan publik secara transparan, inklusif, dan berkelanjutan.
Sigap Merespon Masalah
Di bawah kepemimpinan Illiza Sa’aduddin Djamal sebagai Wali Kota dan Afdhal Khalilullah sebagai Wakil Wali Kota, Pemerintah Kota Banda Aceh menunjukkan pendekatan kepemimpinan yang responsif dan berbasis data dalam menangani berbagai persoalan kota.
Setiap kebijakan dan langkah penanganan masalah dirumuskan dengan merujuk pada data lapangan, indikator kinerja pemerintah, serta kebutuhan nyata masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Banda Aceh saat ini tidak hanya reaktif terhadap masalah, tetapi juga proaktif dengan mengedepankan analisis fakta, transparansi informasi, dan kolaborasi lintas sektor dalam merumuskan solusi pembangunan kota.
Dalam konteks bencana regional yang meluas, Pemerintah Kota Banda Aceh tidak terbatas pada lingkup administratifnya sendiri. Koordinasi bantuan kemanusiaan, penyediaan logistik, serta penguatan solidaritas antardaerah menjadi manifestasi dari kepedulian yang melampaui batas yurisdiksi, sekaligus menegaskan dimensi kepemimpinan yang berbasis empati dan tanggung jawab kolektif terhadap masyarakat Aceh secara keseluruhan.
Baca juga: Aceh Tanpa Mualem: Apakah Plan B Sudah Siap?
Capaian Berkelanjutan
Banda Aceh dalam satu tahun terakhir menunjukkan arah tersebut secara cukup konsisten. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal dan Wakil Walikota Afdhal Khalilullah, kota ini memperlihatkan penguatan pada dua aspek penting pembangunan modern: kualitas manusia dan kualitas tata kelola pemerintahan.
Salah satu indikator paling kuat adalah capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 89,55, tertinggi di Provinsi Aceh. Angka ini bukan sekadar statistik. Ia mencerminkan keberhasilan integrasi kebijakan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan standar hidup masyarakat. Dalam konteks regional, capaian ini menempatkan Banda Aceh sebagai kota dengan kualitas pembangunan manusia yang sangat tinggi, bahkan berada pada level yang dapat disejajarkan dengan sejumlah kota maju di Indonesia.
Namun keberhasilan pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari kualitas birokrasi yang mengelola kebijakan publik. Di sinilah Banda Aceh menunjukkan kemajuan yang menarik. Reformasi birokrasi yang selama ini menjadi agenda nasional mulai terlihat implementasinya di tingkat kota.
Prestasi yang diraih oleh berbagai perangkat daerah memperlihatkan bahwa upaya memperkuat integritas birokrasi mulai membuahkan hasil. Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diraih oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, misalnya, menjadi indikator penting bahwa pelayanan publik semakin bergerak menuju standar transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Demikian pula dengan capaian tinggi dalam keterbukaan informasi publik serta pengelolaan pengaduan masyarakat yang mendapat penilaian “sangat baik” di tingkat nasional.
Dalam perspektif tata kelola modern, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif. Ia adalah fondasi kepercayaan publik. Ketika masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah dan memiliki saluran pengaduan yang responsif, hubungan antara pemerintah dan warga berubah dari hubungan birokratis menjadi hubungan kemitraan. Kepercayaan publik inilah yang kemudian memperkuat efektivitas berbagai program pembangunan.
Menariknya, kemajuan Banda Aceh juga mendapat pengakuan di tingkat internasional melalui penghargaan inovasi pembangunan berkelanjutan. Pengakuan tersebut menegaskan bahwa kebijakan kota tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada dimensi sosial, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.
Baca juga: Ketika Dua Tanggal di Desember Membuat Jakarta Menahan Napas
Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal menerima penghargaan internasional pada ajang 4th CityNet SDG City Awards 2025 kategori SDG Grassroots Innovation melalui inovasi “Women in Waste Management: The WCP System”. Inovasi ini dinilai berhasil memberdayakan perempuan dalam pengelolaan Waste Collecting Point (WCP) serta menciptakan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang nyata di tingkat komunitas. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip United Nations melalui agenda Sustainable Development Goals, yang menekankan bahwa pembangunan harus inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.
Capaian lain yang patut dicatat adalah keberhasilan Banda Aceh dalam perlindungan sosial ketenagakerjaan melalui penghargaan Paritrana Award. Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak meninggalkan kelompok rentan.
Dari perspektif fiskal, kinerja penyerapan anggaran yang tinggi juga menjadi indikator penting efektivitas pemerintahan. Perencanaan yang baik, disiplin anggaran, serta percepatan implementasi program pembangunan menunjukkan bahwa birokrasi kota semakin adaptif terhadap tuntutan pembangunan yang cepat dan efisien.
Semua capaian tersebut pada akhirnya memperlihatkan satu pola yang sama: pembangunan Banda Aceh bergerak melalui pendekatan kolaboratif. Pemerintah kota tidak bekerja sendiri, tetapi membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan—instansi vertikal, komunitas masyarakat, sektor swasta, hingga lembaga internasional.
Misi Yang Belum Tuntas
Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh memiliki misi terintegrasi yang sedang dan akan dijalankan, meliputi: Meningkatkan kualitas pelayanan dasar, Meningkatkan tata kelola pemerintahan adaptif, inovatif, dan responsive, Memanfaatkan potensi sumber daya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kota, Meningkatkan nilai-nilai agama dan budaya, Memberdayakan generasi muda dan memajukan olahraga dan Menjaga kualitas lingkungan hidup.
Salah satu target besar Kota Banda Aceh adalah menjadi Kota Parfum Indonesia. Dengan memanfaatkan keunggulan komparatif ekosistem nilam dan rempah Aceh, inisiatif ini bertujuan menjadikan kota sebagai pusat hilirisasi industri parfum nasional melalui kolaborasi dengan produsen nasional-internasional, Universitas Syiah Kuala, serta komunitas petani.
Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tentu saja, capaian tahun 2025 bukanlah titik akhir. Ia adalah fondasi. Tantangan ke depan tetap besar: memperluas reformasi birokrasi, memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan daya saing investasi, serta menjaga kualitas pembangunan manusia agar terus meningkat.
Target IPM yang mendekati angka 90+ bukan sekadar ambisi statistik, tetapi simbol bahwa Banda Aceh ingin berada pada level kota dengan kualitas hidup yang sangat tinggi. Untuk mencapainya, konsistensi kebijakan, inovasi pemerintahan, serta partisipasi masyarakat harus terus diperkuat.
Namun jika melihat arah pembangunan yang telah ditempuh, Banda Aceh menunjukkan satu hal yang cukup meyakinkan: kota ini tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun sistem pemerintahan yang semakin transparan, inklusif, dan berorientasi pada masa depan.
Dalam konteks pembangunan daerah di Indonesia, hal tersebut adalah fondasi yang paling menentukan. Sebab pada akhirnya, kota yang maju bukan hanya kota yang berkembang secara fisik, tetapi kota yang mampu membangun kepercayaan, kolaborasi, dan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warganya.
Baca juga: Perundungan, Dampak dan Gengsi Sekolah
* Ir. Jalaluddin, ST, MT adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh
Sandra Parulian, SE adalah Founder dan CEO Yakorbis
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA 2026
