Kemenkum Aceh bentengi produk unggulan Aceh Barat

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh terus berupaya membentengi produk unggulan lokal di Kabupaten Aceh Barat agar memiliki daya saing tinggi di pasar nasional.

"Kita ingin produk Aceh Barat ini punya marwah. Kami terus berupaya membentengi produk unggulan melalui perlindungan kekayaan intelektual," kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh Meurah Budiman di Aceh Barat, Jumat.

Pernyataan tersebut disampaikan Meurah Budiman pada sosialisasi kekayaan intelektual dan perseroan perseorangan di Kabupaten Aceh Barat.

Kemenkum Aceh, kata dia, tersebut melakukan sosialisasi intensif mengenai pelindungan kekayaan intelektual (KI) dan kemudahan pembentukan badan hukum perseroan perorangan bagi para pelaku UMKM.

Meurah Budiman menegaskan bahwa legalitas merek dan badan hukum adalah instrumen penting untuk menjaga kehormatan atau marwah produk asli daerah.

Menurutnya, produk unggulan tidak hanya dikenal kualitasnya, tapi juga memiliki kekuatan hukum tetap, Tanpa perlindungan hukum, kreativitas pelaku usaha lokal rentan diklaim oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

"Perseroan perorangan juga menjadi pintu bagi UMKM untuk naik kelas karena memberikan akses legalitas yang lebih mudah dan mandiri," ujar Meurah Budiman.

Baca: Catat waktunya! Kemenkum Aceh buka layanan kekayaan intelektual di CFD Banda Aceh

Langkah jemput bola ini disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadheil mengapresiasi kolaborasi yang terjalin antara Kemenkum Aceh, instansi perpajakan, dan sektor perbankan.

Ia menilai sinergi ini adalah jawaban atas kendala administratif yang selama ini sering dikeluhkan oleh pelaku usaha di daerah.

"Pemerintah daerah sangat mendukung penuh inisiatif ini. Dengan kepastian hukum dan status badan hukum yang jelas, UMKM kita di Aceh Barat tidak lagi ragu untuk melakukan ekspansi bisnis," katanya.

Menurut dia, perlindungan hukum merupakan fondasi kuat agar produk lokal kita bisa berdiri sejajar dengan produk nasional lainnya.

Sosialisasi diikuti para pelaku UMKM, perwakilan kampus, dan pengurus Kopdes Merah Putih ini juga diwarnai dengan penyerahan dokumen legalitas secara langsung.

Sertifikat merek kolektif diserahkan kepada kelompok usaha Camar Laut, sementara dokumen badan hukum perseroan perorangan diterima oleh perwakilan Sarang Kupi.

Acara ini turut memperkuat ekosistem usaha dengan menghadirkan narasumber lintas sektoral dari Ditjen Administrasi Hukum Umum, KPP Pratama Meulaboh.

Serta Bank Syariah Indonesia (BSI) guna memberikan pemahaman menyeluruh mulai dari aspek hukum, perpajakan, hingga akses permodalan bagi para pelaku usaha lokal.

Baca: Kemenkum Aceh gandeng UIN Ar-Raniry lindungi KI akademis