Lobi Wali Nanggroe agar Prabowo bantu selesaikan RS Regional Meulaboh

Meulaboh (ANTARA) - Wali Nanggore Aceh Malik Mahmud Al-Haytar menyatakan dirinya bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, akan menemui Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk melobi bantuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), guna menyelesaikan pembangunan Rumah Sakit Regional Meulaboh yang mangkrak akibat tidak ada anggaran.

“Saya akan mengajak Pak Bupati Aceh Barat untuk bersama-sama menghadap Bapak Presiden. Saya akan bicara langsung dengan Presiden agar pusat memberikan bantuan (dispensasi anggaran) sesegera mungkin agar rumah sakit ini tidak terbengkalai," kata Wali Nanggore Aceh, Malik Mahmud Al-Haytar kepada wartawan, Selasa.

Wali Nanggroe menyatakan rasa bangga sekaligus prihatin atas tersendat nya proyek strategis yang telah diinisiasi sejak tahun 2017 tersebut.

Ia mengatakan, sejak masa kepemimpinan Gubernur dr Zaini Abdullah, proyek Rumah Sakit Regional Meulaboh, Aceh Barat ini memang dirancang dengan standar Eropa melalui kerja sama dan bantuan kredit dari pihak Jerman, termasuk dalam hal pelatihan tenaga medis dan standardisasi ruang operasi.

Malik Mahmud memuji kemegahan arsitektur dan kualitas konstruksi bangunan yang saat ini diperkirakan baru mencapai 50 persen. Menurutnya, gedung rumah sakit ini memiliki standar yang sangat baik dan tidak kalah dengan fasilitas kesehatan di luar negeri.

"Saya lihat gedung ini luar biasa, konstruksinya bergaya Eropa. Saya yang pernah tinggal di Skandinavia dan Singapura melihat ini adalah salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. Namun, saya kecewa mengapa pembangunannya sempat terhenti," ujarnya.

Malik Mahmud menyayangkan besarnya anggaran negara—yang diperkirakan sudah menelan dana sekitar Rp700 miliar—akan menjadi sia-sia jika bangunan tersebut dibiarkan terbengkalai (ruin).

Bupati Aceh Barat Tarmizi mengatakan pemerintah daerah sat ini tengah memperjuangkan alokasi dana APBA minimal Rp50 miliar tahun ini melalui Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan DPRA agar anggaran tidak kosong.

"Tahun depan, jika dana Otsus sudah kembali normal, kita minta skema multiyears minimal Rp150 miliar. Jika ada tambahan sekitar Rp200 miliar lagi, fasilitas IGD, rawat inap, dan seluruh poli sudah bisa difungsikan untuk membantu masyarakat di tiga kabupaten," jelasnya.