Persaingan penginapan wisman tak sehat di Ketambe, Aceh Tenggara

Kutacane (Antaranews Aceh) - Sejumlah pengelola guesthouse atau sejenis penginapan mengaku telah terjadi persaingan antar penginapan yang tidak sehat dalam memikat konsumen terutama wisatawan mancanegara (wiswan) di Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh.

"Pengelola guesthouse di Ketambe ini, seharusnya bersaing secara sehat. Dan ada campur tangan pemerintah daerah di sana," ucap pengelola Guesthouse Pak Mus, Mus Muliadi di Ketambe, Aceh Tenggara, Selasa.

Saat ini, lanjut dia, terdapat sedikitnya tujuh penginapan dengan lokasi berada di sekitar objek wisata Ketambe yang menawarkan keasrian alam dilengkapi flora dan fauna bertarif rendah.

Ketambe yang berjarak sekitar 20 kilometer di sebelah Barat dari Kutacane, ibu kota Aceh Tenggara menuju Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, juga terdapat stasiun penelitian terkait soal primata dan konservasi hutan yang merupakan stasiun penelitian tertua di Indonesia.

Data menyebut, selain orangutan Sumatera (Pongo abelii), stasiun riset dengan luas sekitar 450 hektare yang terletak dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, juga terdapat jenis primata lain seperti kukang (Nycticebus coucang), monyet ekor panjang (Macaca fascicularis), beruk (Macaca nemestrina), kedih (Presbytis thomasi), sarudung (Hylobates lar), dan siamang (Hylobates syndactylus).

"Ini karena takut tamu (wisman), tak jadi nginap. Harga pun, menjadi diturunkan Rp40 ribu per malam. Padahal seharusnya Rp100 ribu," terang Mus.

Ganjar, seorang pengelola guesthouse lain mengatakan, akibat persaingan yang tidak sehat tersebut, pihaknya cuma mendapat tamu dua sampai tiga orang per bulan.

"Terkadang kosong dalam sebulan, kadang tamu kita cuma dua atau tiga orang dengan lamanya menginap cuma sepekan. Padahal dipenginapan kita, tersedia 12 kamar," tuturnya.

Jalal, pemilik guesthouse setempat berujar, selama ini peran dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, sangat kurang dirasakan bagi pelaku pariwisata di Ketambe.

"Akibatnya, seperti ini. Tapi dalam urusan pajak, mereka (pemda setempat) tidak mau tahu. Setiap tahun, pajak yang kami bayarkan kepada pemda sebesar Rp25 juta," terangnya.