"Anggota DPD harus saling bersinergi dalam membangun Provinsi Aceh. Tanpa saling sinergi, maka perjuangan wakil rakyat di Senayan, tidak akan maksimal," kata Hasanuddin Yusuf Adan, dosen Universitas Islam Negeri Ar Raniry di Banda Aceh, Selasa.
Hal tersebut dikemukakan Hasanuddin Yusuf pada diskusi publik membahas tema mewujudkan kinerja konstitusional DPD RI. Diskusi digelar Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan DPD RI.
anggota DPD merupakan representatif masyarakat. Anggota DPD dipilih langsung masyarakat melalui mekanisme pemilihan umum. Setiap provinsi, memiliki empat anggota DPD RI.
Hasanuddin menyebutkan, ke empat anggota DPD RI asal Aceh harus mampu memberikan kontribusinya untuk pembangunan daerah. Oleh karena itu, keempatnya harus mampu saling bersinergi satu sama lain.
"Anggota DPD jangan bekerja sendiri-sendiri untuk kepentingan sendiri pula. Para anggota DPD harus saling berkomunikasi, menyerap aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya di Jakarta," kata Hasanuddin Yusuf Adan.
Senada juga dikemukakan Taufiq A Rahim, akademisi Universitas Muhammadiyah Banda Aceh. Ia mengharapkan anggota DPD harus mampu menjawab persoalan di daerah.
"Anggota DPD jangan sibuk dengan urusan sendiri, tetapi terlibat langsung dalam menyelesaikan persoalan di daerah. Apalagi di Aceh, banyak persoalan belum terselesaikan," kata dia.
Taufiq menyebutkan beberapa persoalan di Aceh yang belum terselesaikan di antaranya masalah kemiskinan dan pengangguran. Masalah ini diperparah dengan ancaman peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
"Di sinilah peran anggota DPD dituntut terlibat aktif menyelesaikan persoalan-persoalan daerah tersebut, sehingga kesejahteraan rakyat seperti yang dicita-citakan bisa terwujud," kata Taufiq A Rahim.
Sementara itu, Anggota DPD RI Ghazali Abbas Adan menyatakan banyak yang telah dilakukan para anggota DPD asal Aceh. Di antaranya mengupayakan berbagai pembangun infrastruktur di Provinsi Aceh.
"Misalnya, kami, sering mengusulkan pembangunan berdasarkan perencanaan yang telah disusun pemerintah daerah. Hal ini kami sering berkoordinasi dengan Bappeda Aceh," kata dia.
Selain itu, lanjut dia, juga mendorong agar pemerintah pusat mengalokasikan dana pembangunan yang lebih banyak ke Provinsi Aceh, sehingga infrastruktur yang ada setara dengan daerah lainnya di Indonesia.
"Begitu juga dengan berbagai persoalan daerah, kami berupaya terlibat aktif menyelesaikannya. Tentunya, peran serta tersebut sesuai dengan kapasitas sebagai anggota DPD," demikian Ghazali Abbas Adan.
Pewarta: M.Haris SAUploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
