Pemerintah sambung listrik gratis ke 60.798 keluarga

Jakarta (Antaranews Aceh) - Sinergi Badan Usaha Milik Negara yang terdiri dari 34 perusahaan berhasil menyambungkan listrik gratis ke 60.798 keluarga di Jawa Barat bagian Selatan dan Banten.
   
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu turut meninjau realisasi program 'BUMN Hadir Untuk Negeri: Sambung Listrik Gratis Bagi Keluarga Tidak Mampu' di sekitar Jawa Barat bagian Selatan dan Banten.

Lokasi yang ditinjau pada kesempatan ini berada di Kelurahan Bantarjati, Kota Bogor.

Di lokasi tersebut, Presiden juga sekaligus melakukan seremonial mengaktifkan aliran listrik ke rumah warga yang dibantu program tersebut.

"Saya sampaikan bahwa di Provinsi Jawa Barat ini ada kurang lebih 200-an ribu rumah yang belum ada listriknya. Target kita sampai akhir tahun ini capai 100 ribu sudah sambung seperti sekarang yang kita lihat ini (di Bantarjati). Ada yang memang belum ada listriknya, ada yang sudah ada listrik tetapi nyambung dengan tetangga atau dengan orang tua. Nah sekarang kita sambung secara mandiri," kata Presiden Jokowi.

Dengan telah tersambungnya rumah keluarga kurang mampu ke jaringan listrik, Presiden Jokowi berharap warga bisa memanfaatkan listrik lebih optimal dengan biaya yang lebih murah.

"Itu lebih murah dari data yang kita terima. Biasanya per bulan bayar bisa Rp50.000 bisa Rp60.000. Setelah mandiri bayar kurang lebih Rp25.000 sampai Rp30.000, dan sambungannya bisa lebih banyak, untuk TV, setrika, rice cooker," katanya.

Menteri Rini menjelaskan sampai dengan saat ini, sinergi BUMN untuk membiayai program penyambungan listrik bagi Rumah Tangga Tidak Mampu di sekitar Jawa Barat telah menjangkau 60.798 ribu keluarga.

Sampai dengan akhir Desember 2018, jumlah keluarga yang rumahnya tersambung listrik akan mencapai target 100.00 keluarga.

"Faktanya memang masih ada warga yang mengakses listrik tapi itu diambil dari rumah tetangganya. Dengan bantuan sambungan listrik melalui Sinergi BUMN ini, maka warga sepenuhnya akan menikmati listrik resmi dari PLN. Ini tentunya sangat membantu masyarakat dalam menopang kegiatan ekonomi dan kualitas hidup rumah tangganya," kata Rini.

Turut hadir pula dalam kegiatan ini, Jajaran Eselon I Kementerian BUMN, dan 35 Direktur Utama BUMN yang menjadi sponsor program sambung listrik tersebut.

Presiden Jokowi, Menteri Rini bersama sejumlah Dirut dan Millenial BUMN beranjak ke Kelurahan Bantarjati dengan bersepeda dari Istana Bogor sejauh kurang lebih 1,2 kilometer.

Kemudian di Bantarjati, selain meninjau program penyambungan listrik, Presiden dan Menteri Rini juga turut berinteraksi dengan kelompok nasabah Mekaar PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.  

Ke-34 BUMN yang bersinergi dengan PLN untuk program sambung listrik ini yakni Telkom, BRI, Pertamina, Bank Mandiri, BNI, Angkasa Pura II, Pelindo II, BTN, Pupuk Indonesia, Wijaya Karya, PT PP, PGN, Waskita Karya, Pegadaian, PTPN III, Antam, Jasa Marga, Jasa Raharja, Taspen, Airnav, Askrindo. Selain itu, ada pula Jasindo, ASDP Indonesia, Perum Bulog, Jamkrindo, Biofarma, Semen Indonesia, Hutama Karya, Kereta Api Indonesia, Dahana, Perhutani, Pindad, Pos Indonesia dan Jiwasraya.

"Sinergi ini memiliki dua tujuan utama. Pertama untuk mewujudkan percepatan program rasio elektrifikasi. Kedua, untuk meningkatkan taraf hidup rumah tangga tidak mampu," tambah Menteri Rini.

Ia menjelaskan, dalam mewujudkan program sambung listrik gratis ini, BUMN telah sepakat untuk bersinergi sebagai upaya menjamin terlaksananya penyambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu dengan biaya penyambungan yang didanai dari dana program BUMN Hadir Untuk Negeri.    

Dana ini bersifat "sponsorship" dan bukan berasal dari dana Corporate Social Responsibility (CSR).     Program ini dilaksanakan berdasarkan Surat Kementerian BUMN No. S-114/S.MBU/07/2018, tanggal 13 Juli 2018, perihal Program Elektrifikasi Jawa Barat Bagian Selatan dan Banten. Jumlah masyarakat kurang mampu yang dipilih untuk mendapatkan listrik tersebut ditetapkan berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).