Oleh Edy Supriatna Sjafei
Jakarta (Antara) - Kerukunan antarumat beragama merupakan pilar kesatuan bangsa, sehingga bagi negara demokratis mengormati kemajemukan (pluralitas) merupakan suatu keharusan.
Kerukunan antarumat beragama adalah keniscayaan (conditio sine quanon), sebagai suatu kondisi sosial ketika semua golongan bisa hidup bersama dalam harmoni.
Tujuan pembangunan nasional yang diarahkan untuk internal umat beragama, antarumat beragama, dan antarumat beragama dengan pemerintah. Oleh karena itu pula, Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali, dalam setahun terakhir dalam setiap kesempatan berbicara soal kerukunan antarumat beragama.
Ia pun mengklaim bahwa kerukunan di Indonesia di satu sisi adalah yang terbaik di dunia. Meski di sisi lain, ia pun, mengakui pula kerukunan bersifat dinamis, suatu saat bisa berubah karena pengaruh internal dan eksternal.
Seperti orang yang tak kenal lelah, Pak SDA --sapaan akrab bagi Suryadharma Ali-- dari waktu ke waktu menjelaskan ke berbagai pihak mengenai pentingnya kerukunan di Tanah Air.
Lantaran terlalu seringnya ia berbicara soal kerukunan, dan materinya sebagian besar menyangkut hal yang itu-itu saja dari waktu ke waktu, maka para awak media massa yang meliput menteri asal Betawi itu agaknya merasa kesulitan mencari sudut berita baru.
Sejak awal November 2013, SDA yang notabene adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga paling rajin menghadiri lomba gerak jalan sehat kerukunan di berbagai ibukota provinsi di Tanah Air.
Lagi-lagi, materi pidatonya sama, yakni kerukunan, Seolah kehabisan isu atau tidak punya agenda lain, yang akhirnya media massa terlihat menulis cukup ala kadarnya lantaran isu belum lagi berkembang.
Terkait dengan pemberitaan itu, para awak media massa berharap SDA mengubah "gaya" penyampaian pesan bertema kerukunan. Terlepas dari satu sisi ada kekurangan yang dimiliki media, namun ada sisi lain bahwa media massa bermultimedia semakin berkemampuan membentuk opini publik.
Lantas, apa upaya lain bagi SDA? Dengan kata lain, tokoh publik memerlukan kepiawaian, kepandaian, kecakapan, kemampuan dari kementerian itu untuk mengolah isu, agar menjadi pemberitaan yang dirasakan segar bagi khalayak.
Dari sisi substansi, maka publik akan tetap menilai bahwa kerukunan adalah satu hal penting di negeri ini.
Apalagi, seperti dikemukakan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Bahrul Hayat, kementeriannya punya misi kerasulan. Semua rasul di utus ke bumi untuk membangun peradaban dan perdamaian melalui pendidikan. Tidak ada nabi diutus ke bumi untuk mengajarkan perpecahan.
Oleh karena itu, ia menilai, jika ada umat Kristen, maka jadilah pemeluk Kristiani sejati, yang mengetengahkan kasih sayang. Buddha mengajarkan untuk kebaikan bagi sesama bagi seluruh mahluk, Hindu mengajak umatnya untuk kedamaian.
Islam pun sebagai umat terbanyak pemeluknya di Tanah Air mengajak kedamaian, dan secara kafah membawa rahmattan lil alamin. Demikian pula agama lain, dinilainya, mengajarkan kepada kedamaian.
Misi kerasulan itu harus disyukuri oleh jajaran kementerian itu, termasuk bagi bangsa Indonesia. Memang hal ini merupakan warisan tokoh bangsa dan dari para pendiri kementerian itu. Begitu Indonesia merdeka, para tokoh mikirkan pentingnya akan kehadiran kementerian itu.
Jika saja tak ada kebersamaan dari para tokoh pendiri negera ini pada tahun 1945, menurut Bahrul Hayat, Indonesia sudah menjadi negera Islam, layaknya pernah ada konsep Piagam Jakarta dalam naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Lantaran mementingkan persatuan, ikhlas dari kalangan mayoritas, maka menurut dia, akhirnya para pendiri bangsa ini sepakat menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara Indonesia pun berasaskan Pancasila, dan pemerintahannya memiliki Kementerian Agama.
Mengingat pentingnya kerukunan, maka Suryasharma Ali pun berencana menetapkan pada 3 Januari 2014, yang bertepatan dengan hari kelahiran Kementerian Agama ke-68, sebagai Hari Kerukunan.
Selain itu, pada 5 Januari 2014 direncanakan ada Gerak Jalan Sehat Kerukunan yang puncak perayaannya diharapkan kehadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Kementerian Agama mempunyai tugas berat, antara lain meningkatkan kualitas hidup dan kerukunan umat beragama, serta kualitas pendidikan agama dan keagamaan. Untuk itulah kementerian ini menaruh perhatian dan terus mengintensifkan kegiatan dialog lintas agama (interfaith dialogue).
Konflik internagama, Islam syiah dan sunni di Sampang, Madura, Jawa Timur, termasuk agenda penting yang harus diselesaikan melalui kekuatan dialog.
Demikian pula persoalan didirikannya rumah ibadah, seperti yang kerap mengemuka di berbagai tempat, aksi kekerasan atas nama agama, radikalisme sepanjang 2013, yang sesungguhnya terjadi akibat belum menguatnya sikap toleransi antar dan interumat beragama.
Persoalan agama selama ini terbukti menjadi hal yang sensitif di semua belahan dunia. Kadang persoalan azan di masjid dan mushala pun dipersoalkan. Sama halnya dengan bunyi lonceng gereja, ataupun genta di kuil.
Persoalan agama menjadi perhatian di tiap negara atau menjadi isu global. Setiap langkah dan kebijakan suatu negara menyangkut agama, entah secara mandiri maupun terbungkus isu hak asasi manusia (HAM), selalu menjadi perhatian masyarakat dunia.
Pemerintah RI berkontribusi dalam kegiatan dialog antaragama melalui forum-forum khusus dengan melibatkan pula wakil-wakil pemuka agama dari negara-negara sahabat, layaknya diskusi interfaith and intermedia dialogue (dialog antarkeyakinan dan antar media) dalam ranah Bali Democracy Forum (BDF) setiap jelang tutup tahun.
Melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), majelis-majelis agama, pemuka agama, dan tokoh masyarakat diharapkan bisa terjadi saling bertukar pengalaman.
Para pemimpin kelompok-kelompok agama, masyarakat sipil, pemuda, tokoh-tokoh pendidikan, serta media, didorong untuk saling berkomunikasi. Dengan demikian, kesepakatan, kesepahaman, dan cita-cita bersama di antara umat atau tokoh-tokoh beragama bisa diwujudkan, yakni menciptakan masyarakat yang rukun, damai, harmonis, dan aman.
Forum dialog lintas umat dan lintas agama itu sekaligus merupakan perwujudan komitmen untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan substantif bagi peningkatan saling kesepahaman, toleransi, dan saling menghargai keberagaman agama bagi penguatan perdamaian serta keamanan kawasan.
Kemajuan upaya-upaya dialog, kemitraan, dan kerja sama di antara tokoh agama dan masyarakat yang telah terbangun dalam kerangka Global and Regional Interfaith harus diteruskan. Sebab, kerukunan umat beragama adalah tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat dunia, apalagi Indonesia.
Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk nomor empat terbesar di dunia mencapai 237 juta jiwa, dengan 741 bahasa dan 300 suku, yang masing-masing memiliki sejarah dan budaya itu sendiri.
Agama merupakan bagian penting dari keragaman budaya Indonesia itu. Indonesia mengerti pentingnya dialog lintas budaya dan agama yang berbeda dalam membangun sebuah masyarakat yang kuat, demokratis, dan inklusif.
Sejatinya Indonesia senantiasa memiliki komitmen untuk mengembangkan dialog antaragama di semua tingkatan, termasuk secara bilateral, regional dan global. (*)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © 2013
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2013
Jakarta (Antara) - Kerukunan antarumat beragama merupakan pilar kesatuan bangsa, sehingga bagi negara demokratis mengormati kemajemukan (pluralitas) merupakan suatu keharusan.
Kerukunan antarumat beragama adalah keniscayaan (conditio sine quanon), sebagai suatu kondisi sosial ketika semua golongan bisa hidup bersama dalam harmoni.
Tujuan pembangunan nasional yang diarahkan untuk internal umat beragama, antarumat beragama, dan antarumat beragama dengan pemerintah. Oleh karena itu pula, Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali, dalam setahun terakhir dalam setiap kesempatan berbicara soal kerukunan antarumat beragama.
Ia pun mengklaim bahwa kerukunan di Indonesia di satu sisi adalah yang terbaik di dunia. Meski di sisi lain, ia pun, mengakui pula kerukunan bersifat dinamis, suatu saat bisa berubah karena pengaruh internal dan eksternal.
Seperti orang yang tak kenal lelah, Pak SDA --sapaan akrab bagi Suryadharma Ali-- dari waktu ke waktu menjelaskan ke berbagai pihak mengenai pentingnya kerukunan di Tanah Air.
Lantaran terlalu seringnya ia berbicara soal kerukunan, dan materinya sebagian besar menyangkut hal yang itu-itu saja dari waktu ke waktu, maka para awak media massa yang meliput menteri asal Betawi itu agaknya merasa kesulitan mencari sudut berita baru.
Sejak awal November 2013, SDA yang notabene adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga paling rajin menghadiri lomba gerak jalan sehat kerukunan di berbagai ibukota provinsi di Tanah Air.
Lagi-lagi, materi pidatonya sama, yakni kerukunan, Seolah kehabisan isu atau tidak punya agenda lain, yang akhirnya media massa terlihat menulis cukup ala kadarnya lantaran isu belum lagi berkembang.
Terkait dengan pemberitaan itu, para awak media massa berharap SDA mengubah "gaya" penyampaian pesan bertema kerukunan. Terlepas dari satu sisi ada kekurangan yang dimiliki media, namun ada sisi lain bahwa media massa bermultimedia semakin berkemampuan membentuk opini publik.
Lantas, apa upaya lain bagi SDA? Dengan kata lain, tokoh publik memerlukan kepiawaian, kepandaian, kecakapan, kemampuan dari kementerian itu untuk mengolah isu, agar menjadi pemberitaan yang dirasakan segar bagi khalayak.
Dari sisi substansi, maka publik akan tetap menilai bahwa kerukunan adalah satu hal penting di negeri ini.
Apalagi, seperti dikemukakan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Bahrul Hayat, kementeriannya punya misi kerasulan. Semua rasul di utus ke bumi untuk membangun peradaban dan perdamaian melalui pendidikan. Tidak ada nabi diutus ke bumi untuk mengajarkan perpecahan.
Oleh karena itu, ia menilai, jika ada umat Kristen, maka jadilah pemeluk Kristiani sejati, yang mengetengahkan kasih sayang. Buddha mengajarkan untuk kebaikan bagi sesama bagi seluruh mahluk, Hindu mengajak umatnya untuk kedamaian.
Islam pun sebagai umat terbanyak pemeluknya di Tanah Air mengajak kedamaian, dan secara kafah membawa rahmattan lil alamin. Demikian pula agama lain, dinilainya, mengajarkan kepada kedamaian.
Misi kerasulan itu harus disyukuri oleh jajaran kementerian itu, termasuk bagi bangsa Indonesia. Memang hal ini merupakan warisan tokoh bangsa dan dari para pendiri kementerian itu. Begitu Indonesia merdeka, para tokoh mikirkan pentingnya akan kehadiran kementerian itu.
Jika saja tak ada kebersamaan dari para tokoh pendiri negera ini pada tahun 1945, menurut Bahrul Hayat, Indonesia sudah menjadi negera Islam, layaknya pernah ada konsep Piagam Jakarta dalam naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Lantaran mementingkan persatuan, ikhlas dari kalangan mayoritas, maka menurut dia, akhirnya para pendiri bangsa ini sepakat menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara Indonesia pun berasaskan Pancasila, dan pemerintahannya memiliki Kementerian Agama.
Mengingat pentingnya kerukunan, maka Suryasharma Ali pun berencana menetapkan pada 3 Januari 2014, yang bertepatan dengan hari kelahiran Kementerian Agama ke-68, sebagai Hari Kerukunan.
Selain itu, pada 5 Januari 2014 direncanakan ada Gerak Jalan Sehat Kerukunan yang puncak perayaannya diharapkan kehadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Kementerian Agama mempunyai tugas berat, antara lain meningkatkan kualitas hidup dan kerukunan umat beragama, serta kualitas pendidikan agama dan keagamaan. Untuk itulah kementerian ini menaruh perhatian dan terus mengintensifkan kegiatan dialog lintas agama (interfaith dialogue).
Konflik internagama, Islam syiah dan sunni di Sampang, Madura, Jawa Timur, termasuk agenda penting yang harus diselesaikan melalui kekuatan dialog.
Demikian pula persoalan didirikannya rumah ibadah, seperti yang kerap mengemuka di berbagai tempat, aksi kekerasan atas nama agama, radikalisme sepanjang 2013, yang sesungguhnya terjadi akibat belum menguatnya sikap toleransi antar dan interumat beragama.
Persoalan agama selama ini terbukti menjadi hal yang sensitif di semua belahan dunia. Kadang persoalan azan di masjid dan mushala pun dipersoalkan. Sama halnya dengan bunyi lonceng gereja, ataupun genta di kuil.
Persoalan agama menjadi perhatian di tiap negara atau menjadi isu global. Setiap langkah dan kebijakan suatu negara menyangkut agama, entah secara mandiri maupun terbungkus isu hak asasi manusia (HAM), selalu menjadi perhatian masyarakat dunia.
Pemerintah RI berkontribusi dalam kegiatan dialog antaragama melalui forum-forum khusus dengan melibatkan pula wakil-wakil pemuka agama dari negara-negara sahabat, layaknya diskusi interfaith and intermedia dialogue (dialog antarkeyakinan dan antar media) dalam ranah Bali Democracy Forum (BDF) setiap jelang tutup tahun.
Melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), majelis-majelis agama, pemuka agama, dan tokoh masyarakat diharapkan bisa terjadi saling bertukar pengalaman.
Para pemimpin kelompok-kelompok agama, masyarakat sipil, pemuda, tokoh-tokoh pendidikan, serta media, didorong untuk saling berkomunikasi. Dengan demikian, kesepakatan, kesepahaman, dan cita-cita bersama di antara umat atau tokoh-tokoh beragama bisa diwujudkan, yakni menciptakan masyarakat yang rukun, damai, harmonis, dan aman.
Forum dialog lintas umat dan lintas agama itu sekaligus merupakan perwujudan komitmen untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan substantif bagi peningkatan saling kesepahaman, toleransi, dan saling menghargai keberagaman agama bagi penguatan perdamaian serta keamanan kawasan.
Kemajuan upaya-upaya dialog, kemitraan, dan kerja sama di antara tokoh agama dan masyarakat yang telah terbangun dalam kerangka Global and Regional Interfaith harus diteruskan. Sebab, kerukunan umat beragama adalah tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat dunia, apalagi Indonesia.
Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk nomor empat terbesar di dunia mencapai 237 juta jiwa, dengan 741 bahasa dan 300 suku, yang masing-masing memiliki sejarah dan budaya itu sendiri.
Agama merupakan bagian penting dari keragaman budaya Indonesia itu. Indonesia mengerti pentingnya dialog lintas budaya dan agama yang berbeda dalam membangun sebuah masyarakat yang kuat, demokratis, dan inklusif.
Sejatinya Indonesia senantiasa memiliki komitmen untuk mengembangkan dialog antaragama di semua tingkatan, termasuk secara bilateral, regional dan global. (*)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © 2013
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2013