Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taqwallah menjelaskan sejumlah langkah yang telah dilakukan Pemerintah Aceh untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di provinsi ujung paling barat Indonesia itu.

“Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Bahkan sebelum virus itu menulari Tanah Serambi Mekah, Pemerintah Aceh juga sudah terlebih dahulu bergerak untuk menghalau virus yang berasal dari Negeri Tiongkok tersebut,” kata Sekda Aceh di sela-sela menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI dalam rangka reses masa persidangan III tahun 2020-2021 di Serba Guna Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin.

Ia menjelaskan dalam rangka mengendalikan penularan COVID-19, Pemerintah Aceh bersama Satgas Covid-19 yang didukung kabupaten/kota dan berbagai pihak  juga terus melakukan berbagai gerakan pencegahan, sehingga Aceh tidak sampai mengalami keadaan yang parah sebagaimana kini banyak dialami oleh provinsi lain di Indonesia.

Ada pun langkah yang dilakukan tersebut diantaranya dari GEMA (Gebrak Masker Aceh) yang dilaksanakan pada September 2020 itu melibatkan Camat di seluruh Aceh dan ASN Eselon III, gerakan tersebut bertujuan mengedukasi tentang penerapan protokol kesehatan (Prokes) melalui kegiatan sosial masyarakat.

“Program Ini juga kita realisasikan melalui kerja sama dengan semua pihak, termasuk mensosialisasikan ke setiap masjid, melalui khutbah-khutbah dengan menyisipkan peringatan soal Prokes,” kata Sekda.

Kemudian, dilanjutkan dengan Gerakan Nakes Cegah COVID-19 atau Gencar pada Oktober 2020. Gerakan ini melibatkan setidaknya 38.984 orang tenaga kesehatan (Nakes) yang tersebar di seluruh Aceh.

Gerakan tersebut dibentuk untuk mengawal dan memantau warga yang melakukan isolasi, kemudian melacak dan menemukan warga yang bergejala dan kontak erat, lalu para tenaga kesehatan tersebut akan memberikan konsultasi mengenai covid-19.

Selanjutnya, Gerakan Aceh Aman Pangan (Gampang). Gerakan ini adalah langkah sosialisasi untuk siaga terhadap ancaman krisis pangan yang disebabkan pandemi covid-19 dengan cara memfokuskan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten/Gampong (APBK/APBG) untuk kepentingan ketahanan pangan.

Gerakan Masker Sekolah atau Gemas jilid 1 pada akhir November 2020 yang kini lanjutkan pula dengan Gemas kedua dilingkungan SD dan Min pada 20 Januari lalu.

Pemerintah Aceh juga menginstruksikan kepada seluruh Bupati dan Wali Kota supaya memfungsikan sepuluh persen dari kapasitas tempat tidur di Rumah Sakit Umum Daerah setempat menjadi ruang ruang rawat pinere serta mengoperasikan ruang isolasi bagi Orang Tanpa Gejala (OTG) pasien terinfeksi virus covid-19.

“Jadi terbukti, pada September lalu puncak lonjakan kasus di Aceh terjadi, dan Alhamdulillah kita bisa menghadapinya, karena setiap daerah sudah memiliki ruang khusus isolasi dan pinere,” kata Sekda.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja atau gerakan pencegah COVID-19 yang dilakukan Pemerintah Aceh yang di anggap efektif dalam menekan lonjakan kasus COVID-19.

Ia mengatakan kedatangan para anggota DPR RI dari berbagai fraksi tersebut, bertujuan monitoring pelaksanaan program-program pada Instansi/Badan mitra kerja di daerah khususnya terkait dengan penanganan pandemi COVID-19, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dan pemulihan ekonomi khususnya di Aceh.

Dalam kunjungan tersebut, pihaknya berharap Pemerintah Aceh dapat memberikan masukan serta mendiskusikan segala kendala dalam pelaksanaan pencegahan COVID-19.

 

 

Pewarta: M Ifdhal

Editor : Khalis Surry


COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021