Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Akmal Ibrahim menyatakan kondisi keuangan daerah yang dipimpin masih tetap stabil meski tengah wabah pandemi COVID-19 yang telah memberi dampak besar terhadap kondisi perekonomian dunia.
"Alhamdulillah hingga saat ini kondisi keuangan Abdya masih normal dan stabil seperti bisa jika dibandingkan daerah lain," katanya di Blangpidie, Kamis.
Menurut Akmal mengatakan stabilnya kondisi keuangan Abdya bukan berarti tanpa refocusing dari pemerintah pusat. Pada 2021, kata dia, pemerintah pusat memotong jatah anggaran untuk Abdya sebesar Rp71 miliar.
“Meski demikian gaji pegawai masih tetap lancar, daerah tidak ada hutang dengan pihak ketiga. Artinya kondisi keuangan daerah kita nomal dibandingkan daerah lainnya," ujarnya.
Menurut dia kestabilan keuangan daerah di tengah COVID-19 tersebut tidak lepas dari profesionalitas pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK).
Apalagi, dia menambahkan, komunikasi antara eksekutif dan legislatif dalam hal pengelolaan anggaran sangat baik sehingga setiap program dan pengeluaran anggaran daerah terukur dan disepakati secara bersama.
“Jadi, apa yang diprogramkan pemerintah daerah, terkadang tidak disetujui oleh dewan, namun, begitu saling mengerti dan menghasilkan kesepakatan yang membuat kondisi keuangan daerah kita menjadi normal,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa setiap mata anggaran yang dikeluarkan selama pandemi COVID-19 itu harus mengetahui dirinya sebagai kepala daerah, untuk menjaga agar keuangan daerah tetap terkontrol dan stabil.
"Untuk saat ini, setiap mata anggaran yang dikeluarkan harus sepengetahuan saya, sehingga mana yang perlu dan yang tidak perlu bisa terkontrol,” katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021
"Alhamdulillah hingga saat ini kondisi keuangan Abdya masih normal dan stabil seperti bisa jika dibandingkan daerah lain," katanya di Blangpidie, Kamis.
Menurut Akmal mengatakan stabilnya kondisi keuangan Abdya bukan berarti tanpa refocusing dari pemerintah pusat. Pada 2021, kata dia, pemerintah pusat memotong jatah anggaran untuk Abdya sebesar Rp71 miliar.
“Meski demikian gaji pegawai masih tetap lancar, daerah tidak ada hutang dengan pihak ketiga. Artinya kondisi keuangan daerah kita nomal dibandingkan daerah lainnya," ujarnya.
Menurut dia kestabilan keuangan daerah di tengah COVID-19 tersebut tidak lepas dari profesionalitas pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK).
Apalagi, dia menambahkan, komunikasi antara eksekutif dan legislatif dalam hal pengelolaan anggaran sangat baik sehingga setiap program dan pengeluaran anggaran daerah terukur dan disepakati secara bersama.
“Jadi, apa yang diprogramkan pemerintah daerah, terkadang tidak disetujui oleh dewan, namun, begitu saling mengerti dan menghasilkan kesepakatan yang membuat kondisi keuangan daerah kita menjadi normal,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa setiap mata anggaran yang dikeluarkan selama pandemi COVID-19 itu harus mengetahui dirinya sebagai kepala daerah, untuk menjaga agar keuangan daerah tetap terkontrol dan stabil.
"Untuk saat ini, setiap mata anggaran yang dikeluarkan harus sepengetahuan saya, sehingga mana yang perlu dan yang tidak perlu bisa terkontrol,” katanya.
Editor : Khalis Surry
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021