Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo yang merespon cepat tuntutan buruh terkait polemik Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).
Dia menilai respon presiden itu juga menjawab berbagai polemik yang berkembangan sehingga diharapkan aturan berikut yang akan dikeluarkan, dapat mengakomodir suara dan kepentingan buruh.
"Seperti biasanya, Presiden Jokowi langsung tanggap. Presiden kelihatannya tidak mau berpolemik soal JHT karena wajar sekali disebabkan banyak pekerjaan yang harus dituntaskan di masa pandemi ini," kata Saleh di Jakarta, Selasa.
Dia berharap Kementerian Tenaga Kerja dapat segera merevisi Permenker No. 2 Tahun 2022 agar ada kepastian hukum dalam pengelolaan dana JHT. Selain itu menurut dia, Kemenaker harus melaksanakan arahan Presiden agar pencairan dana JHT dipermudah.
"Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 harus segera dicabut. Kalau tidak, maka akan berlaku efektif. Ini tentu tidak sesuai dengan harapan banyak pihak," ujarnya.
Saleh juga meminta BPJS Ketenagakerjaan dapat menyesuaikan pelaksanaan program sesuai dengan arahan Presiden tersebut. Hal itu menurut dia, BPJS Ketenagakerjaan sudah sepatutnya menunggu kebijakan terbaru yaitu kebijakan yang akan disesuaikan dengan arahan presiden dan aspirasi para pekerja.
"BPJS jangan bergerak dulu. Masih cukup waktu untuk mengonsolidasikan aturan dan program," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan proses pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT dapat dipermudah.
"Tadi pagi Bapak Presiden sudah memanggil Pak Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Tenaga Kerja dan Bapak Presiden sudah memerintahkan agar tata cara dan persyaratan pembayaran JHT itu disederhanakan, dipermudah," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di lingkungan istana kepresidenan Jakarta seperti termuat dalam video di kanal Sekretariat Negara, Senin (21/2).
Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) pada 4 Februari 2022 mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT.
Namun banyak pihak yang memprotes pemberlakuan peraturan tersebut mulai dari serikat pekerja hingga anggota DPR, khususnya soal aturan pencairan manfaat JHT.
"Agar dana JHT itu bisa diambil oleh individu pekerja yang sedang mengalami masa-masa sulit sekarang ini, terutama yang sedang menghadapi PHK," tambah Pratikno.
Pratikno menyebut Presiden Jokowi terus mengikuti aspirasi para pekerja dan memahami keberatan para pekerja.
"Jadi bagaimana nanti pengaturannya akan diatur lebih lanjut di dalam revisi peraturan menteri tenaga kerja atau regulasi yang lainnya," ungkap Pratikno.
Namun Pratikno menyebut Presiden Jokowi juga mengajak para pekerja untuk mendukung situasi yang kondusif untuk meningkatkan daya saing demi mengundang investasi ke Indonesia.
Editor : M.Haris Setiady Agus
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022