Pemerintah Aceh mengajak para pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Aceh untuk berperan terhadap penguatan investasi di tanah rencong.
“Hanya dengan gerak investasi yang besar, kita akan mampu menurunkan angka kemiskinan di daerah ini,” Staf Ahli Gubernur Aceh Mawardi, di Banda Aceh, Rabu.
Mawardi mengatakan, dalam dua tahun belakangan ini ekonomi Aceh mengalami tekanan akibat maraknya wabah COVID-19, bahkan merosot hingga ke titik minus 0,37 persen. Namun memasuki tahun 2021, pertumbuhannya mulai membaik.
“Tahun lalu pertumbuhan ekonomi nasional naik menjadi 3,69 persen, sedangkan ekonomi Aceh bergerak ke titik 2,79 persen,” ujarnya.
Memasuki awal 2022 ini, kata Mawardi, ancaman virus corona mulai sedikit mereda, dan aktivitas ekonomi Aceh mulai menggeliat kembali. Dengan situasi yang mulai membaik pertumbuhan ekonomi nasional diharapkan naik menjadi 5,2 persen.
Sementara pertumbuhan ekonomi Aceh juga diharapkan mengalami kenaikan yang sama. Pemerintah Aceh cukup optimis setelah melihat perkembangan investasi di Aceh selama setahun terakhir ini.
Mawardi menyebutkan, berdasarkan data dari data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, sepanjang 2021 tercatat realisasi investasi tanah rencong mencapai Rp10,8 triliun, naik 201 persen dibanding investasi 2020.
Investasi tersebut, lanjut Mawardi, didominasi PMDN (penanaman modal dalam negeri) sebesar 72 persen. Hasil ini menunjukkan ekonomi Aceh mulai kembali membaik.
Untuk meningkatkan gairah bisnis, Pemerintah Aceh tentu tidak mungkin bekerja sendirian. Modal pembangunan juga tidak mungkin hanya mengandalkan APBN, APBA atau APBK saja.
"Peran swasta semestinya harus lebih besar, sebab dunia usaha paling banyak menggerakkan ekonomi rakyat. Tanpa peran dunia usaha, pembangunan daerah pasti berjalan lambat,” kata Mawardi.
Menurut Mawardi, peran HIMPI sebagai wadah berhimpunnya pengusaha daerah harusnya bisa menjadi kekuatan besar untuk menggerakkan arus investasi ini.
Pemerintah sangat berharap HIPMI Aceh bisa meningkatkan kinerjanya dalam memperkuat gerak investasi di Aceh. Jika investasi meningkat, maka peran swasta dalam pembangunan akan lebih dominan, sehingga dapat mendorong kesejahteraan rakyat.
“Apalagi kita tahu, anggota HIPMI umumnya pengusaha muda yang memiliki daya juang tinggi dalam menggerakkan peluang ekonomi baru,” demikian Mawardi.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022
“Hanya dengan gerak investasi yang besar, kita akan mampu menurunkan angka kemiskinan di daerah ini,” Staf Ahli Gubernur Aceh Mawardi, di Banda Aceh, Rabu.
Mawardi mengatakan, dalam dua tahun belakangan ini ekonomi Aceh mengalami tekanan akibat maraknya wabah COVID-19, bahkan merosot hingga ke titik minus 0,37 persen. Namun memasuki tahun 2021, pertumbuhannya mulai membaik.
“Tahun lalu pertumbuhan ekonomi nasional naik menjadi 3,69 persen, sedangkan ekonomi Aceh bergerak ke titik 2,79 persen,” ujarnya.
Memasuki awal 2022 ini, kata Mawardi, ancaman virus corona mulai sedikit mereda, dan aktivitas ekonomi Aceh mulai menggeliat kembali. Dengan situasi yang mulai membaik pertumbuhan ekonomi nasional diharapkan naik menjadi 5,2 persen.
Sementara pertumbuhan ekonomi Aceh juga diharapkan mengalami kenaikan yang sama. Pemerintah Aceh cukup optimis setelah melihat perkembangan investasi di Aceh selama setahun terakhir ini.
Mawardi menyebutkan, berdasarkan data dari data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, sepanjang 2021 tercatat realisasi investasi tanah rencong mencapai Rp10,8 triliun, naik 201 persen dibanding investasi 2020.
Investasi tersebut, lanjut Mawardi, didominasi PMDN (penanaman modal dalam negeri) sebesar 72 persen. Hasil ini menunjukkan ekonomi Aceh mulai kembali membaik.
Untuk meningkatkan gairah bisnis, Pemerintah Aceh tentu tidak mungkin bekerja sendirian. Modal pembangunan juga tidak mungkin hanya mengandalkan APBN, APBA atau APBK saja.
"Peran swasta semestinya harus lebih besar, sebab dunia usaha paling banyak menggerakkan ekonomi rakyat. Tanpa peran dunia usaha, pembangunan daerah pasti berjalan lambat,” kata Mawardi.
Menurut Mawardi, peran HIMPI sebagai wadah berhimpunnya pengusaha daerah harusnya bisa menjadi kekuatan besar untuk menggerakkan arus investasi ini.
Pemerintah sangat berharap HIPMI Aceh bisa meningkatkan kinerjanya dalam memperkuat gerak investasi di Aceh. Jika investasi meningkat, maka peran swasta dalam pembangunan akan lebih dominan, sehingga dapat mendorong kesejahteraan rakyat.
“Apalagi kita tahu, anggota HIPMI umumnya pengusaha muda yang memiliki daya juang tinggi dalam menggerakkan peluang ekonomi baru,” demikian Mawardi.
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022