Banda Aceh (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) menyebut desa-desa di Provinsi Aceh telah menuntaskan penyaluran Dana Desa 2024 melalui berbagai program pemberdayaan, bantuan langsung tunai hingga ketahanan pangan, dengan realisasi akhir sebesar Rp4,95 triliun.
“Penyaluran Dana Desa Aceh 2024 sudah tuntas, sebesar Rp4,95 triliun. Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama kepada pemerintah daerah atas capaian 99,94 persen ini,” kata Kepala DPMG Aceh T Aznal Zahri di Banda Aceh, Jumat.
Pada 2024, Aceh mendapat alokasi total Dana Desa sebesar Rp4,95 triliun, termasuk dana tambahan atau insentif Dana Desa. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi 6.497 desa tersebar di seluruh daerah paling barat Indonesia itu.
Baca juga: Kejari Bireuen periksa 30 kepala desa terkait korupsi bimtek
Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam dua bentuk yakni penyaluran yang ditentukan penggunaan (earmark) yaitu untuk mendanai program BLT, ketahanan pangan dan hewani, pencegahan dan penurunan stunting.
Serta penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya (non earmark) yakni untuk mendanai program sektor prioritas di desa dan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Aznal menjelaskan dari seluruh desa di Tanah Rencong, hanya tiga desa yang tidak dapat mencairkan Dana Desa 2024 yakni Desa Kambuek Payapi Kunyet, Kecamatan Padang Tiji dan Desa Kramat Dalam, Kecamatan Kota Sigli di Kabupaten Pidie.
Pemerintah kedua desa tersebut tidak dapat melakukan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) lantaran tidak adanya kesepakatan antara kepala desa dengan tuha peut atau aparatur gampong, sehingga tidak bisa mencairkan Dana Desa.
Baca juga: Kejari Bireuen bentuk 18 desa siaga antikorupsi sepanjang 2024
Satu desa lagi, lanjut Aznal, yakni Desa Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang yang juga tidak dapat cari Dana Desa 2024 karena masih dalam pemeriksaan oleh inspektorat karena adanya penyelewengan Dana Desa tahun 2023.
“Diharapkan tiga desa tersebut di Kabupaten Pidie dan Aceh Tamiang ini, pemerintah daerah segera mengambil langkah-langkah lebih lanjut supaya tiga desa ini dapat salur Dana Desa 2025,” ujarnya.
Ia menambahkan, penggunaan Dana Desa fokus pada 2025 akan fokus pada beberapa hal di antaranya untuk penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT, dan penguatan yang adaptif terhadap perubahan iklim.
Selanjutnya penggunaan untuk peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting, dukungan terhadap program ketahanan pangan, pengembangan potensi dan keunggulan desa, pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital.
Kemudian, pembangunan berbasis padat karya dan penggunaan bahan baku lokal, program sektor prioritas lain di desa seperti penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan lainnya, serta dana operasional pemerintah desa.
Aznal meminta kepada pemerintah desa segera menyiapkan peraturan Desa tentang APBDes atau APBG 2025 sebagai salah satu syarat penyaluran Dana Desa pada tahun depan.
“Selanjutnya diharapkan juga pencairannya bisa awal Januari 2025. Target kita 2025 semua desa di Aceh tersalurkan Dana Desa atau 100 persen,” ujarnya.
Baca juga: Kejari Bireuen periksa 30 kepala desa terkait korupsi bimtek
