Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendukung pemerataan pembangunan di Provinsi Papua sesuai dengan kearifan lokal masyarakat setempat.
“Makanya di Papua itu kalau dibangun harus ada 3 tumpunya, yakni agamawan, adat, dan negara. Kalau tiga ini tidak seimbang, itu tidak akan jalan,” ujar Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum Adat M Adli Abdullah dalam keterangan tertulis diterima di Banda Aceh, Kamis.
Menurut dia, Kementerian ATR/BPN sangat peduli dengan penyelesaian permasalahan yang ada di Papua, khususnya bagaimana pengakuan hak-hak tanah masyarakat adat yang berdampak pada pembangunan di Papua.
Maka dari itu, rencana pembangunan Provinsi Papua harus berdasarkan kearifan lokal. Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk membuat rencana pembangunan Papua yang juga menjamin kesejahteraan masyarakat Papua.
M Adli Abdullah mengatakan dirinya ditugaskan Menteri ATR/Kepala BPN untuk mencari format terbaik untuk Papua.
“Jadi kalau investasi berjalan, masyarakat adat itu tidak dimarginalkan. Papua itu masa depan,” ucap M Adli Abdullah.
Untuk mengawal pembangunan di Papua, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Otonomi Khusus dan yang terbaru adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Dengan didasari aturan-aturan tersebut, jika ada rencana investasi di tanah adat, pihak pelaku usaha harus bekerja sama dengan masyarakat adat.
Namun sebelum masuk ke langkah itu, perlu dibuat hak pengelolaan (HPL) terlebih dahulu. Pada tahap inilah tugas pemerintah daerah, yakni untuk mengakui keberadaan masyarakat adat, kata dia.
“Di Papua ada sekitar 250 masyarakat adat. Seluruh masyarakat adat tersebut harus diakui. Pemerintah daerah juga harus proaktif dengan seluruh elemen masyarakat tersebut,” sebut M Adli Abdullah.
Keharmonisan antara rencana pembangunan, pemenuhan hak masyarakat adat, dan komitmen pemerintah Indonesia merupakan hal yang perlu ditekankan dalam membuat dasar pembangunan Papua.
“Global tapi lokal. Mari kita bangun jembatan, jangan kita bangun tembok. Investor boleh saja masuk, tetapi dengan syarat hak masyarakat adat tidak boleh hilang,” pungkas M Adli Abdullah.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022
“Makanya di Papua itu kalau dibangun harus ada 3 tumpunya, yakni agamawan, adat, dan negara. Kalau tiga ini tidak seimbang, itu tidak akan jalan,” ujar Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum Adat M Adli Abdullah dalam keterangan tertulis diterima di Banda Aceh, Kamis.
Menurut dia, Kementerian ATR/BPN sangat peduli dengan penyelesaian permasalahan yang ada di Papua, khususnya bagaimana pengakuan hak-hak tanah masyarakat adat yang berdampak pada pembangunan di Papua.
Maka dari itu, rencana pembangunan Provinsi Papua harus berdasarkan kearifan lokal. Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk membuat rencana pembangunan Papua yang juga menjamin kesejahteraan masyarakat Papua.
M Adli Abdullah mengatakan dirinya ditugaskan Menteri ATR/Kepala BPN untuk mencari format terbaik untuk Papua.
“Jadi kalau investasi berjalan, masyarakat adat itu tidak dimarginalkan. Papua itu masa depan,” ucap M Adli Abdullah.
Untuk mengawal pembangunan di Papua, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Otonomi Khusus dan yang terbaru adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Dengan didasari aturan-aturan tersebut, jika ada rencana investasi di tanah adat, pihak pelaku usaha harus bekerja sama dengan masyarakat adat.
Namun sebelum masuk ke langkah itu, perlu dibuat hak pengelolaan (HPL) terlebih dahulu. Pada tahap inilah tugas pemerintah daerah, yakni untuk mengakui keberadaan masyarakat adat, kata dia.
“Di Papua ada sekitar 250 masyarakat adat. Seluruh masyarakat adat tersebut harus diakui. Pemerintah daerah juga harus proaktif dengan seluruh elemen masyarakat tersebut,” sebut M Adli Abdullah.
Keharmonisan antara rencana pembangunan, pemenuhan hak masyarakat adat, dan komitmen pemerintah Indonesia merupakan hal yang perlu ditekankan dalam membuat dasar pembangunan Papua.
“Global tapi lokal. Mari kita bangun jembatan, jangan kita bangun tembok. Investor boleh saja masuk, tetapi dengan syarat hak masyarakat adat tidak boleh hilang,” pungkas M Adli Abdullah.
Editor : M.Haris Setiady Agus
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022