Penjabat (Pj) Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq menyatakan siap menjadi pilot projek penyelenggaraan pemerintahan kota berbasis data desa presisi (DDP) di Aceh, karena Banda Aceh memiliki infrastruktur untuk menjalankannya.
"Banda Aceh sudah punya infrastruktur dan sumber daya yang dibutuhkan dalam penerapan DDP, hanya saja kita butuh konsultan dari Kemendagri untuk edukasinya," kata Bakri Siddiq dalam keterangannya, di Banda Aceh, Senin.
Kesiapan Banda Aceh menjadi pilot projek DDP itu disampaikan langsung Bakri Siddiq di hadapan Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro dan anggota Komisi VI DPR-RI Rieke Diah Pitaloka, di Jakarta.
Untuk diketahui, Kemendagri mengundang Pj Wali Kota Banda Aceh bersama 20 Wali Kota dan Bupati lainnya ke Jakarta untuk membahas teknis penyusunan DDP dengan menghadirkan Wakil Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) IPB Dr Sofyan Sjaf.
Menurut Bakri Siddiq, penyelenggaraan pemerintahan di Banda Aceh memang sudah seharusnya berbasis DDP. Apalagi potensinya sudah ada dan tinggal dilaksanakan secara baik.
"Bayangkan Banda Aceh punya 90 gampong (desa), potensinya berbeda-beda, tentu ini membutuhkan data yang valid agar program perencanaan pembangunan menjadi efektif dan efisien," ujarnya.
Bakri optimis dengan melibatkan sejumlah OPD (organisasi perangkat daerah) terkait, maka data desa presisi itu dapat segera diimplementasikan secara maksimal.
Karena itu, lanjut Bakri, jika nantinya Kemendagri merestui Banda Aceh menjadi pilot projek DDP, maka dirinya juga meyakini penerapannya bakal menjadi referensi nasional.
"Kita sudah pelajari konsep DDP dan lesson learn sejumlah kabupaten/kota juga menjadi input menarik. Sebenarnya, kita sangat membutuhkan DDP sebagai basis menjalankan roda pemerintahan dengan fokus mendorong desa menjadi mandiri," demikian Bakri Siddiq.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022
"Banda Aceh sudah punya infrastruktur dan sumber daya yang dibutuhkan dalam penerapan DDP, hanya saja kita butuh konsultan dari Kemendagri untuk edukasinya," kata Bakri Siddiq dalam keterangannya, di Banda Aceh, Senin.
Kesiapan Banda Aceh menjadi pilot projek DDP itu disampaikan langsung Bakri Siddiq di hadapan Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro dan anggota Komisi VI DPR-RI Rieke Diah Pitaloka, di Jakarta.
Untuk diketahui, Kemendagri mengundang Pj Wali Kota Banda Aceh bersama 20 Wali Kota dan Bupati lainnya ke Jakarta untuk membahas teknis penyusunan DDP dengan menghadirkan Wakil Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) IPB Dr Sofyan Sjaf.
Menurut Bakri Siddiq, penyelenggaraan pemerintahan di Banda Aceh memang sudah seharusnya berbasis DDP. Apalagi potensinya sudah ada dan tinggal dilaksanakan secara baik.
"Bayangkan Banda Aceh punya 90 gampong (desa), potensinya berbeda-beda, tentu ini membutuhkan data yang valid agar program perencanaan pembangunan menjadi efektif dan efisien," ujarnya.
Bakri optimis dengan melibatkan sejumlah OPD (organisasi perangkat daerah) terkait, maka data desa presisi itu dapat segera diimplementasikan secara maksimal.
Karena itu, lanjut Bakri, jika nantinya Kemendagri merestui Banda Aceh menjadi pilot projek DDP, maka dirinya juga meyakini penerapannya bakal menjadi referensi nasional.
"Kita sudah pelajari konsep DDP dan lesson learn sejumlah kabupaten/kota juga menjadi input menarik. Sebenarnya, kita sangat membutuhkan DDP sebagai basis menjalankan roda pemerintahan dengan fokus mendorong desa menjadi mandiri," demikian Bakri Siddiq.
Editor : M Ifdhal
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022