Komisi V DPR Aceh meminta pemerintah pusat segera membangun venue baru untuk perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Aceh 2024 mendatang dengan menggunakan dana APBN.
"Paling tidak ada tiga atau lima, bahkan lebih dari pada itu ada venue yang dibangun baru menggunakan uang total dari APBN, karena APBA tidak ada uang," kata Ketua Komisi V DPRA M Rizal Falevi Kirani, di Banda Aceh, Kamis.
Falevi menuturkan, DPRA hingga saat ini masih berkomitmen untuk menolak Aceh menjadi tuan rumah PON XXI jika nantinya venue tidak dibangun baru oleh pemerintah, atau hanya berstatus rehab saja.
"Kita komit bahwa kalau venue hanya direhab, tidak usah saja ada PON di Aceh," ujarnya.
Baca juga: Penjabat Gubernur Aceh bertemu Menpora bahas PON
Menurutnya, event sekelas PON yang menjadi hajatan perhelatan olahraga tingkat nasional sudah seharusnya meninggalkan legacy untuk Aceh, serupa dengan provinsi lain yang pernah menjadi tuan rumah PON.
Latar belakang ini lah kemudian yang dinilai DPRA patut diperjuangkan agar tidak ada anak tiri dan kandung bagi Aceh ketika menjadi tuan rumah PON XXI.
"Saat provinsi lain menjadi tuan rumah PON semua dibangun venue yang baru, kenapa untuk Aceh tidak. Maka ini harus direalisasikan," ujarnya.
Seperti diketahui, PON XXI akan dilaksanakan di Aceh dan Sumatera Utara pada 8-30 September 2024 mendatang. Dengan jadwal yang semakin dekat, pihak DPRA berharap pemerintah pusat secepat mungkin memikirkan untuk membangun venue PON di Aceh.
Falevi juga mengaku pihak legislatif sudah melakukan pembicaraan serius dengan eksekutif terkait nasib Aceh sebagai tuan rumah PON XXI. Bahkan telah menggelar rapat dengan PB-PON terkait pembangunan venue baru di Aceh.
"Dalam waktu dekat kita akan panggil kembali PB PON untuk mempertanyakan sejauh mana follow up hasil pertemuan tersebut," kata Falevi.
Baca juga: Persiapan PON 2023, Aceh kirim tiga pecatur ikuti kejuaraan internasional di Malaysia
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023
"Paling tidak ada tiga atau lima, bahkan lebih dari pada itu ada venue yang dibangun baru menggunakan uang total dari APBN, karena APBA tidak ada uang," kata Ketua Komisi V DPRA M Rizal Falevi Kirani, di Banda Aceh, Kamis.
Falevi menuturkan, DPRA hingga saat ini masih berkomitmen untuk menolak Aceh menjadi tuan rumah PON XXI jika nantinya venue tidak dibangun baru oleh pemerintah, atau hanya berstatus rehab saja.
"Kita komit bahwa kalau venue hanya direhab, tidak usah saja ada PON di Aceh," ujarnya.
Baca juga: Penjabat Gubernur Aceh bertemu Menpora bahas PON
Menurutnya, event sekelas PON yang menjadi hajatan perhelatan olahraga tingkat nasional sudah seharusnya meninggalkan legacy untuk Aceh, serupa dengan provinsi lain yang pernah menjadi tuan rumah PON.
Latar belakang ini lah kemudian yang dinilai DPRA patut diperjuangkan agar tidak ada anak tiri dan kandung bagi Aceh ketika menjadi tuan rumah PON XXI.
"Saat provinsi lain menjadi tuan rumah PON semua dibangun venue yang baru, kenapa untuk Aceh tidak. Maka ini harus direalisasikan," ujarnya.
Seperti diketahui, PON XXI akan dilaksanakan di Aceh dan Sumatera Utara pada 8-30 September 2024 mendatang. Dengan jadwal yang semakin dekat, pihak DPRA berharap pemerintah pusat secepat mungkin memikirkan untuk membangun venue PON di Aceh.
Falevi juga mengaku pihak legislatif sudah melakukan pembicaraan serius dengan eksekutif terkait nasib Aceh sebagai tuan rumah PON XXI. Bahkan telah menggelar rapat dengan PB-PON terkait pembangunan venue baru di Aceh.
"Dalam waktu dekat kita akan panggil kembali PB PON untuk mempertanyakan sejauh mana follow up hasil pertemuan tersebut," kata Falevi.
Baca juga: Persiapan PON 2023, Aceh kirim tiga pecatur ikuti kejuaraan internasional di Malaysia
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023