Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al Haytar menyatakan bahwa lembaga Imum Mukim di Aceh perlu mendapatkan perhatian pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawabnya.
"Diperlukan perhatian Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota, agar pelaksanaan fungsi dan tanggungjawab lembaga Imum Mukim dapat berjalan maksimal," kata Malik Mahmud Al Haytar dalam keterangannya, di Banda Aceh, Sabtu.
Pernyataan tersebut disampaikan Malik Al Haytar saat membuka Lokakarya Penguatan Pemerintahan Mukim di Aceh Barat Daya (Abdya).
Baca juga: Wali Nanggroe Aceh jajaki kerja sama ketahanan iklim dengan Rusia
Sebagai salah satu pelaksana pemerintahan adat, kata Malik, keberadaan lembaga Imum Mukim di Aceh perlu dimaksimalkan pelaksanaan fungsi dan tanggung jawabnya melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan pengawasan.
Wali Nanggroe juga mengingatkan bahwa, legalitas keberadaan Lembaga Imum Mukim telah diatur dalam berbagai produk hukum, mulai dari peraturan perundangan-undangan hingga Qanun Aceh.
“Karena itu, keberadaan lembaga Imum Mukim harus benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Menurut Malik, supaya fungsi dan tanggungjawab lembaga Imum Mukim berjalan maksimal, maka sangat diperlukan adanya penataan mukim, sehingga dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan mukim.
Kemudian, juga dibutuhkan akselerasi koordinasi pembangunan, penyelenggaraan adat istiadat, dan peningkatan pelayanan sesuai dengan tingkat perkembangan serta kemajuan pembangunan Aceh.
"Saya berharap para Imum Mukim dapat proaktif melakukan identifikasi setiap permasalahan di wilayah kerja masing-masing," demikian Malik Mahmud.
Baca juga: Wali Nanggroe serahkan 5.000 data kasus HAM Aceh ke Mahfud MD, semoga segera ditindakjanjuti negara
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023
"Diperlukan perhatian Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota, agar pelaksanaan fungsi dan tanggungjawab lembaga Imum Mukim dapat berjalan maksimal," kata Malik Mahmud Al Haytar dalam keterangannya, di Banda Aceh, Sabtu.
Pernyataan tersebut disampaikan Malik Al Haytar saat membuka Lokakarya Penguatan Pemerintahan Mukim di Aceh Barat Daya (Abdya).
Baca juga: Wali Nanggroe Aceh jajaki kerja sama ketahanan iklim dengan Rusia
Sebagai salah satu pelaksana pemerintahan adat, kata Malik, keberadaan lembaga Imum Mukim di Aceh perlu dimaksimalkan pelaksanaan fungsi dan tanggung jawabnya melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan pengawasan.
Wali Nanggroe juga mengingatkan bahwa, legalitas keberadaan Lembaga Imum Mukim telah diatur dalam berbagai produk hukum, mulai dari peraturan perundangan-undangan hingga Qanun Aceh.
“Karena itu, keberadaan lembaga Imum Mukim harus benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Menurut Malik, supaya fungsi dan tanggungjawab lembaga Imum Mukim berjalan maksimal, maka sangat diperlukan adanya penataan mukim, sehingga dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan mukim.
Kemudian, juga dibutuhkan akselerasi koordinasi pembangunan, penyelenggaraan adat istiadat, dan peningkatan pelayanan sesuai dengan tingkat perkembangan serta kemajuan pembangunan Aceh.
"Saya berharap para Imum Mukim dapat proaktif melakukan identifikasi setiap permasalahan di wilayah kerja masing-masing," demikian Malik Mahmud.
Baca juga: Wali Nanggroe serahkan 5.000 data kasus HAM Aceh ke Mahfud MD, semoga segera ditindakjanjuti negara
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023