Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan ada lima pesan penting yang dapat dilaksanakan oleh Pemimpin Kantor BI Provinsi Aceh Rony Widijarto, untuk mempercepat pembangunan perekonomian di Aceh agar semakin maju dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Yaitu kendalikan inflasi, kembangkan ekonomi kerakyatan, sukseskan digitalisasi, sukseskan hilirisasi, dan paling penting mari kita kembangkan keuangan ekonomi syariah di Aceh,” kata Perry dalam acara pengukuhan Rony Widijarto sebagai Kepala BI Perwakilan Aceh di Banda Aceh, Senin.
Tentunya, Perry menjelaskan, lima poin tersebut harus dilakukan secara berkolaborasi antar lintas sektor melalui peran masing-masing dengan tujuan yang sama untuk membangun ekonomi di provinsi paling barat Indonesia itu.
Baca juga: BI: Aceh perlu hilirisasi pertanian guna dongkrak ekonomi
Pertama, pengendalian inflasi yang tujuannya bagaimana memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dengan harga terjangkau, mulai dari membeli beras, ikan, sandang dan pangan serta kebutuhan lainnya dengan harga murah.
“Kami bersyukur di Aceh harganya juga sudah lebih rendah, di bawah 4 persen. Hal itu akan membuat masyarakat lebih sejahtera, beli makanan, beli beras, sandang pangan bisa lebih banyak dengan harga terjangkau,” katanya.
Kedua, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan memperbanyak sektor usaha ekonomi secara berkelompok. Misalnya ekonomi untuk pangan, melakukan pendekatan dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapktan) atau bersama Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dari sektor pariwisata.
Upayanya, kata dia, dibentuk kelompok di tengah masyarakat, kemudian dididik kewirausahaan sehingga memiliki nilai tambah, lalu dihubungkan ke pasar, maka dijamin perbankan akan datang untuk membantu pembiayaan sektor UMKM tersebut.
“Secara nasional Bank Indonesia punya 2.700 UMKM yang kami bina, ada Gapoktan untuk pangan dan Pokdarwis. Di Aceh diperbanyak Gapoktan, Pokdarwis, karena semua bisa membantu,” ujarnya.
Selanjutnya, poin ketiga yaitu digitalisasi di bidang sistem pembayaran, dimana BI sudah meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Tahun ini, Bank Indonesia menargetkan 45 juta pengguna QRIS. Pembayaran menggunakan QRIS ini untuk membantu pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
“Cash flow para pedagang yang selama ini menunggu berhari-hari untuk mengatur, sekarang secara serta-merta bisa langsung didapatkan. Tahun ini target kita 45 juta pengguna QRIS, yang 90 persen penjualnya adalah toko UMKM,” katanya.
Baca juga: BI: Aceh butuh mesin baru tingkatkan ekonomi
Keempat, ialah hilirisasi. dia, Aceh memiliki kekayaan dengan potensi sumber daya alam. Saat ini, hilirisasi jangan hanya terpaku pada sektor pertambangan, tapi bagaimana Aceh juga fokus pada sektor pertanian, perikanan dan perkebunan.
“Bagaimana selama ini hasil produksi hasil pertanian yang mentah bisa diproses lebih lanjut, sehingga petani, rakyat bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, pertumbuhan tinggi dan tentu saja terciptanya lapangan kerja,” ujarnya.
Yang terakhir, lanjut dia, pemberdayaan ekonomi dan keuangan syariah. Poin ini menjadi pilar dari semuanya, mulai dari pengendalian harga, pengembangan ekonomi kerakyatan, digitalisasi dan hilirisasi produk ekonomi.
“Dan dasar di Aceh adalah bagaimana kita kembangkan ekonomi keuangan syariah,” ujarnya.
.Baca juga: FKBUMN kolaborasikan data BPS gerakkan ekonomi Aceh
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023
“Yaitu kendalikan inflasi, kembangkan ekonomi kerakyatan, sukseskan digitalisasi, sukseskan hilirisasi, dan paling penting mari kita kembangkan keuangan ekonomi syariah di Aceh,” kata Perry dalam acara pengukuhan Rony Widijarto sebagai Kepala BI Perwakilan Aceh di Banda Aceh, Senin.
Tentunya, Perry menjelaskan, lima poin tersebut harus dilakukan secara berkolaborasi antar lintas sektor melalui peran masing-masing dengan tujuan yang sama untuk membangun ekonomi di provinsi paling barat Indonesia itu.
Baca juga: BI: Aceh perlu hilirisasi pertanian guna dongkrak ekonomi
Pertama, pengendalian inflasi yang tujuannya bagaimana memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dengan harga terjangkau, mulai dari membeli beras, ikan, sandang dan pangan serta kebutuhan lainnya dengan harga murah.
“Kami bersyukur di Aceh harganya juga sudah lebih rendah, di bawah 4 persen. Hal itu akan membuat masyarakat lebih sejahtera, beli makanan, beli beras, sandang pangan bisa lebih banyak dengan harga terjangkau,” katanya.
Kedua, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan memperbanyak sektor usaha ekonomi secara berkelompok. Misalnya ekonomi untuk pangan, melakukan pendekatan dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapktan) atau bersama Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dari sektor pariwisata.
Upayanya, kata dia, dibentuk kelompok di tengah masyarakat, kemudian dididik kewirausahaan sehingga memiliki nilai tambah, lalu dihubungkan ke pasar, maka dijamin perbankan akan datang untuk membantu pembiayaan sektor UMKM tersebut.
“Secara nasional Bank Indonesia punya 2.700 UMKM yang kami bina, ada Gapoktan untuk pangan dan Pokdarwis. Di Aceh diperbanyak Gapoktan, Pokdarwis, karena semua bisa membantu,” ujarnya.
Selanjutnya, poin ketiga yaitu digitalisasi di bidang sistem pembayaran, dimana BI sudah meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Tahun ini, Bank Indonesia menargetkan 45 juta pengguna QRIS. Pembayaran menggunakan QRIS ini untuk membantu pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
“Cash flow para pedagang yang selama ini menunggu berhari-hari untuk mengatur, sekarang secara serta-merta bisa langsung didapatkan. Tahun ini target kita 45 juta pengguna QRIS, yang 90 persen penjualnya adalah toko UMKM,” katanya.
Baca juga: BI: Aceh butuh mesin baru tingkatkan ekonomi
Keempat, ialah hilirisasi. dia, Aceh memiliki kekayaan dengan potensi sumber daya alam. Saat ini, hilirisasi jangan hanya terpaku pada sektor pertambangan, tapi bagaimana Aceh juga fokus pada sektor pertanian, perikanan dan perkebunan.
“Bagaimana selama ini hasil produksi hasil pertanian yang mentah bisa diproses lebih lanjut, sehingga petani, rakyat bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, pertumbuhan tinggi dan tentu saja terciptanya lapangan kerja,” ujarnya.
Yang terakhir, lanjut dia, pemberdayaan ekonomi dan keuangan syariah. Poin ini menjadi pilar dari semuanya, mulai dari pengendalian harga, pengembangan ekonomi kerakyatan, digitalisasi dan hilirisasi produk ekonomi.
“Dan dasar di Aceh adalah bagaimana kita kembangkan ekonomi keuangan syariah,” ujarnya.
.Baca juga: FKBUMN kolaborasikan data BPS gerakkan ekonomi Aceh
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023