Kementerian Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan pada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Syiah Kuala (USK) mengungkap adanya kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswa di kampus "jantung hati rakyat Aceh" itu.  
 
Hal tersebut diungkap pada acara Aceh Gender Conference (AGC) di AAC Dayan Dawood di Banda Aceh, Sabtu (25/11).
 
Cut Sarah Humaira selaku Ketua Panitia AGC mengatakan, penelitian dilakukan terhadap 101 orang responden perempuan dari Juli hingga September 2023.
 
“Hasilnya menunjukkan angka 54,6 persen yang mengalami pelecehan seksual secara isyarat (gerakan tubuh), 68 persen mengalami pelecehan seksual secara psikologis atau adanya permintaan maupun ajakan, dan 50,6 persen mengalami pelecehan seksual dalam bentuk foto atau video,” ungkap Cut Sarah.

Baca juga: Mahasiswa USK olah daun asam jawa jadi shampo kucing
 
Kegiatan AGC 2023 digelar oleh BEM USK dengan mengangkat tema “Equity, Diversity ang Inclusion Society for Woman’s World”. 
 
AGC 2023 menghadiri Kementrian Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan, dengan dihadiri 600 peserta, 53 panitia, dan 150 panelis. Adapun tujuan dalam kegiatan ini mewujudkan keinginan BEM USK untuk menyampaikan pernyataan terkait dukungan terhadap kesetaraan gender dalam pembangunan daerah Aceh dan mendiskusikan permasalahan isu-isu gender.
 
Cut Sarah mengatakan bahwa perempuan masih bungkam untuk membela dirinya, dan menjadi hambatan bagi mereka untuk terus maju dan berproses. Hal itu berhubungan dengan respon dan dampak psikologis perempuan terkait dengan kasus kekerasan seksual yang menimpa mereka. 
 
“Dari 101 responden ini akibat pelecehan seksual yang dialami di kampus kita, sebanyak 42,3 persen hanya menceritakan ke teman dekat, 28 persen tidak pernah terlapor, dan 26,8 persen bungkam terhadap pelecehan dan kekerasan seksual yang dialami,” tambahnya.
 
Event Coordinator AGC Salsabila Heldika Putri berharap acara itu dapat membantu memecahkan permasalahan gender dan isu-isu yang terjadi di Provinsi Aceh.
 
“Kami berharap dapat menghasilkan keputusan yang strategis, kesepakatan kesadaran masyarakat ataupun pernyataan bersama terkait isu-isu yang dibahas, hal ini meliputi komitmen untuk mengadopsi kebijakan baru langkah-langkah konkrit dan rekomendasi yang ditunjukkan kepada pemerintah ke lembaga internasional,” kata Salsabila.

Penulis: Syarifah Raiqah Salsabila, mahasiswa Malikussaleh

Baca juga: USK kukuhkan sebanyak 40 guru besar sepanjang 2023

Pewarta: Redaksi Antara Aceh

Editor : Febrianto Budi Anggoro


COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023