Elemen sipil dari komunitas anak muda, disabilitas dan perempuan Aceh menuntut pemerintah di semua tingkatan mulai dari desa hingga nasional agar netral dalam Pemilu yang berlangsung 14 Februari 2024 ini.
"Meminta kepemimpinan dan pemerintahan dari desa sampai nasional menjaga netralitas demi mewujudkan pemilu bersih, inklusif dan berkeadilan pada 2024," kata Koordinator Aksi, Rizki Amanda, di Banda Aceh, Senin.
Tuntutan itu disampaikan dalam konferensi pers sekaligus pernyataan sikap bersama anak muda, disabilitas, dan perempuan Aceh atas keprihatinan terhadap bangsa dan runtuhnya nilai-nilai demokrasi, di Banda Aceh.
Baca juga: Ketua KPU divonis langgar kode etik gegara terima pendaftaran Gibran
Pernyataan itu juga disampaikan atas keprihatinan terhadap perilaku koruptif dan manipulatif yang dipertontonkan penguasa serta politisi negeri jelang pemilu 2024.
"Kami menyatakan bergabung bersama tokoh-tokoh bangsa, para akademisi dan kawan-kawan di seluruh Indonesia," ujarnya.
Dalam pernyataan sikap ini, lanjut Rizki, mereka menolak segala bentuk pelanggaran konstitusi, pendangkalan hukum, penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan alat negara, dan mobilisasi masyarakat.
Mereka juga mengecam sikap Presiden yang terang-terangan berpihak, membangun politik dinasti. Mendesak Presiden bertindak sesuai koridor hukum dalam berkampanye.
Dia menyatakan, meskipun Presiden berhak berkampanye berdasarkan UU, tetapi penggunaan kekuasaan serta sumberdaya aparatur negara untuk memenangkan calon yang didukung adalah penghianatan pada demokrasi.
Kemudian, menuntut profesionalisme dan keterbukaan semua lembaga penyelenggara pemilu untuk memastikan pemilu yang adil, terbuka dan damai.
"Kami menyerukan gerakan besar-besaran pemantauan pemilu oleh berbagai elemen masyarakat, pengumpulan dan pendokumentasian berbagai peristiwa kecurangan, dan sekaligus pelaporan pelanggaran serta pengawalan melalui proses hukum negara demokrasi," demikian Rizki.
Baca juga: Polda Aceh siap amankan distribusi logistik Pemilu ke seluruh TPS di Aceh
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024
"Meminta kepemimpinan dan pemerintahan dari desa sampai nasional menjaga netralitas demi mewujudkan pemilu bersih, inklusif dan berkeadilan pada 2024," kata Koordinator Aksi, Rizki Amanda, di Banda Aceh, Senin.
Tuntutan itu disampaikan dalam konferensi pers sekaligus pernyataan sikap bersama anak muda, disabilitas, dan perempuan Aceh atas keprihatinan terhadap bangsa dan runtuhnya nilai-nilai demokrasi, di Banda Aceh.
Baca juga: Ketua KPU divonis langgar kode etik gegara terima pendaftaran Gibran
Pernyataan itu juga disampaikan atas keprihatinan terhadap perilaku koruptif dan manipulatif yang dipertontonkan penguasa serta politisi negeri jelang pemilu 2024.
"Kami menyatakan bergabung bersama tokoh-tokoh bangsa, para akademisi dan kawan-kawan di seluruh Indonesia," ujarnya.
Dalam pernyataan sikap ini, lanjut Rizki, mereka menolak segala bentuk pelanggaran konstitusi, pendangkalan hukum, penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan alat negara, dan mobilisasi masyarakat.
Mereka juga mengecam sikap Presiden yang terang-terangan berpihak, membangun politik dinasti. Mendesak Presiden bertindak sesuai koridor hukum dalam berkampanye.
Dia menyatakan, meskipun Presiden berhak berkampanye berdasarkan UU, tetapi penggunaan kekuasaan serta sumberdaya aparatur negara untuk memenangkan calon yang didukung adalah penghianatan pada demokrasi.
Kemudian, menuntut profesionalisme dan keterbukaan semua lembaga penyelenggara pemilu untuk memastikan pemilu yang adil, terbuka dan damai.
"Kami menyerukan gerakan besar-besaran pemantauan pemilu oleh berbagai elemen masyarakat, pengumpulan dan pendokumentasian berbagai peristiwa kecurangan, dan sekaligus pelaporan pelanggaran serta pengawalan melalui proses hukum negara demokrasi," demikian Rizki.
Baca juga: Polda Aceh siap amankan distribusi logistik Pemilu ke seluruh TPS di Aceh
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024