Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Aceh mengajak pemerintah daerah (pemda) untuk terus meningkatkan dukungan dalam penanganan dan penurunan stunting di provinsi ujung barat Indonesia tersebut.
Kepala BKKBN Provinsi Aceh Safrina Salim di Banda Aceh, Jumat, mengatakan pihaknya tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani dan menurunkan angka stunting. Penanganan dan penurunan angka stunting tersebut membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk pemerintah daerah.
"Kami terus mengajak pemerintah daerah meningkatkan dukungan terhadap penanganan dan penurunan angka stunting di Provinsi Aceh. BKKBN tidak bisa bekerja sendiri. Untuk itu, perlu dukungan semua pihak," kata Safrina Salim.
Ia menyebutkan prevalensi stunting di Aceh hanya turun 1,8 persen dari 31,2 pada 2022 menjadi 29,4 persen pada 2023. Sedangkan target prevelensi stunting secara nasional pada 2024 sebesar 14 persen.
Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan kerja bersama, sehingga Aceh dan Indonesia pada umumnya bisa melahirkan generasi emas pada 2045, kata Safrina Salim menyebutkan.
"Stunting ini tidak hanya terkait pada pertumbuhan badan anak, tetapi juga kecerdasan atau intelektual anak. Kunci menangani stunting ada pada seribu hari pertama kehidupan. Karena itu, kami mengajak semuanya ikut terlibat menangani stunting," katanya.
Safrina Salim mengatakan dengan meningkatnya dukungan dan komitmen pemerintah daerah, maka penanganan dan penurunan stunting dapat dipacu, sehingga harapan angka prevalensi stunting pada 2024 sebesar 14 persen dapat terpenuhi.
"Kami juga terus meningkatkan sinergitas, baik dengan pemerintah daerah maupun para pemangku kebijakan agar angka stunting di Aceh turun hingga seperti yang diharapkan," kata Safrina Salim.
Baca juga: PKK salurkan bantuan sosial Ramadhan untuk anak stunting di Sabang
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024
Kepala BKKBN Provinsi Aceh Safrina Salim di Banda Aceh, Jumat, mengatakan pihaknya tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani dan menurunkan angka stunting. Penanganan dan penurunan angka stunting tersebut membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk pemerintah daerah.
"Kami terus mengajak pemerintah daerah meningkatkan dukungan terhadap penanganan dan penurunan angka stunting di Provinsi Aceh. BKKBN tidak bisa bekerja sendiri. Untuk itu, perlu dukungan semua pihak," kata Safrina Salim.
Ia menyebutkan prevalensi stunting di Aceh hanya turun 1,8 persen dari 31,2 pada 2022 menjadi 29,4 persen pada 2023. Sedangkan target prevelensi stunting secara nasional pada 2024 sebesar 14 persen.
Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan kerja bersama, sehingga Aceh dan Indonesia pada umumnya bisa melahirkan generasi emas pada 2045, kata Safrina Salim menyebutkan.
"Stunting ini tidak hanya terkait pada pertumbuhan badan anak, tetapi juga kecerdasan atau intelektual anak. Kunci menangani stunting ada pada seribu hari pertama kehidupan. Karena itu, kami mengajak semuanya ikut terlibat menangani stunting," katanya.
Safrina Salim mengatakan dengan meningkatnya dukungan dan komitmen pemerintah daerah, maka penanganan dan penurunan stunting dapat dipacu, sehingga harapan angka prevalensi stunting pada 2024 sebesar 14 persen dapat terpenuhi.
"Kami juga terus meningkatkan sinergitas, baik dengan pemerintah daerah maupun para pemangku kebijakan agar angka stunting di Aceh turun hingga seperti yang diharapkan," kata Safrina Salim.
Baca juga: PKK salurkan bantuan sosial Ramadhan untuk anak stunting di Sabang
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024