Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh mencanangkan penerapan pembangunan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan.
"Zona tersebut untuk mewujudkan tata kelola satuan pendidikan yang bersih, profesional, dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme," kata Kepala Disdik Aceh, Marthunis, di Banda Aceh, Kamis.
Marthunis mengatakan, pencanangan zona integritas ini bukan sekadar pencitraan, melainkan sebuah kebutuhan untuk perbaikan mutu pendidikan di Aceh.
"Data empiris menunjukkan negara dengan indeks persepsi korupsi yang baik cenderung memiliki nilai PISA (programme for international student assessment) tinggi, seperti Singapura, Swedia, dan Jepang," ujarnya.
PISA merupakan program penilaian internasional yang mengukur kemampuan membaca, matematika, dan literasi sains siswa berusia 15 tahun. Maka, zona integritas memiliki korelasi dengan mutu pendidikan.
Dirinya menuturkan, penerapan zona integritas ini juga merupakan perintah dari Allah SWT dan Rasulullah SAW. Tujuannya, untuk meningkatkan layanan serta menyediakan pendidikan berkualitas kepada seluruh peserta didik.
Ia berharap, dengan adanya zona integritas ini, Aceh bakal mendapatkan keberkahan secara keseluruhan. Karena itu, dibutuhkan dukungan dari semua pihak agar program tersebut berkelanjutan.
"Ini baru kick off, baru pencanangan. Kerja kita akan intens selama satu tahun mendatang. Kita akan dinilai apakah berhasil atau tidak. Ini bukan tugas yang mudah, tapi bukan impossible mission," kata Marthunis.
Dalam kesempatan ini, Asisten Administrasi Umum Setda Aceh, Iskandar AP mengapresiasi langkah Disdik Aceh ingin menerapkan pembangunan zona integritas WBK dan WBBM pada seluruh satuan pendidikan di Aceh.
Menurutnya, urusan pemerintahan di bidang pendidikan merupakan hal pokok yang sangat besar, sehingga harus dikelola banyak pegawai negeri di seluruh Aceh.
“Jika Dinas Pendidikan sudah berani mendeklarasikan sebagai institusi yang bersih dan berintegritas, maka itu sebuah komitmen yang perlu kita dukung," demikian Iskandar.
Baca juga: Disdik Aceh cairkan tunjangan profesi guru dan gaji 13 Rp176 miliar
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024
"Zona tersebut untuk mewujudkan tata kelola satuan pendidikan yang bersih, profesional, dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme," kata Kepala Disdik Aceh, Marthunis, di Banda Aceh, Kamis.
Marthunis mengatakan, pencanangan zona integritas ini bukan sekadar pencitraan, melainkan sebuah kebutuhan untuk perbaikan mutu pendidikan di Aceh.
"Data empiris menunjukkan negara dengan indeks persepsi korupsi yang baik cenderung memiliki nilai PISA (programme for international student assessment) tinggi, seperti Singapura, Swedia, dan Jepang," ujarnya.
PISA merupakan program penilaian internasional yang mengukur kemampuan membaca, matematika, dan literasi sains siswa berusia 15 tahun. Maka, zona integritas memiliki korelasi dengan mutu pendidikan.
Dirinya menuturkan, penerapan zona integritas ini juga merupakan perintah dari Allah SWT dan Rasulullah SAW. Tujuannya, untuk meningkatkan layanan serta menyediakan pendidikan berkualitas kepada seluruh peserta didik.
Ia berharap, dengan adanya zona integritas ini, Aceh bakal mendapatkan keberkahan secara keseluruhan. Karena itu, dibutuhkan dukungan dari semua pihak agar program tersebut berkelanjutan.
"Ini baru kick off, baru pencanangan. Kerja kita akan intens selama satu tahun mendatang. Kita akan dinilai apakah berhasil atau tidak. Ini bukan tugas yang mudah, tapi bukan impossible mission," kata Marthunis.
Dalam kesempatan ini, Asisten Administrasi Umum Setda Aceh, Iskandar AP mengapresiasi langkah Disdik Aceh ingin menerapkan pembangunan zona integritas WBK dan WBBM pada seluruh satuan pendidikan di Aceh.
Menurutnya, urusan pemerintahan di bidang pendidikan merupakan hal pokok yang sangat besar, sehingga harus dikelola banyak pegawai negeri di seluruh Aceh.
“Jika Dinas Pendidikan sudah berani mendeklarasikan sebagai institusi yang bersih dan berintegritas, maka itu sebuah komitmen yang perlu kita dukung," demikian Iskandar.
Baca juga: Disdik Aceh cairkan tunjangan profesi guru dan gaji 13 Rp176 miliar
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024