Irwandi Yusuf surati Dubes Myanmar terkait muslim Rohingya

Banda Aceh (ANTARA Aceh) - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf melayangkan surat kepada Duta Besar Myanmar untuk Indonesia terkait kekerasan yang terjadi di wilayah Rakhine, Myanmar, Jumat (8/9).

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh, Mulyadi Nurdin di Banda Aceh, Minggu mengatakan bahwa dalam surat itu Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyatakan keprihatinanya terhadap konflik yang telah menelan banyak korban jiwa, serta menyebabkan ribuan orang mengungsi.

"Surat tersebut juga berisi permohonan Pemerintah Aceh untuk menemukan solusi damai di wilayah yang dihuni minoritas Muslim Rohingya tersebut," kata Mulyadi.

Mulyadi Nurdin menjelaskan bahwa surat yang ditulis dalam bahasa Inggris tersebut, dibuat oleh Gubernur Aceh tanggal 8 September 2017 dan segera dikirim ke Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta.

"Surat yang dilayangkan Gubernur Irwandi Yusuf sebagai bentuk kepedulian yang tinggi terhadap isu kemanusiaan, perdamaian dunia, serta Hak Asasi Manusia," katanya.

Ia menambahkan dalam surat tersebut Gubernur Aceh menuliskan, sebagai Provinsi yang telah mengalami konflik bersenjata selama 30 tahun, termasuk 15 tahun di bawah status Zona Operasi Militer, padaÿ tahun 2005 konflik Aceh diselesaikan melalui proses perdamaian.

Dalam surat itu disebutkan Aceh sangat menyesali tindakan Pemerintah Myanmar yang memaksakan operasi militer di kawasan Rakhine, Myanmar.

"Pengalaman konflik bersenjata di Aceh hanya menyebabkan kemunduran kehidupan sosial dan ekonomi dan membawa kerugian besar bagi korban yang kebanyakan adalah warga sipil," kata Mulyadi Nurdin mengutip surat Gubernur Aceh tersebut.

Gubernur Aceh meminta Pemerintah Myanmar agar tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan, dan mendesak untuk mengakhiri operasi militer di Rakhine.

"Kami meminta Pemerintah Myanmar untuk memulai proses stabilisasi politik dan pembangunan perdamaian antara warga Rakhine dan Muslim Rohingya." katanya.

Dalam surat tersebut Irwandi juga meminta Pemerintah Myanmar untuk bekerja sama dengan PBB, ASEAN dan Komunitas Internasional yang lebih luas untuk memulai proses pembangunan perdamaian, dan berkomitmen untuk menegakkan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi sebagai pilar strategi komprehensif untuk membawa stabilitas, keamanan dan perdamaian ke Rakhine.

Ia mengatakan Aceh dengan sepenuh hati mendukung Pemerintah Indonesia, sebagai negara terbesar di kawasan ASEAN, dalam keterlibatan intensif dengan Pemerintah Myanmar untuk mengakhiri kekerasan dan membuka akses kemanusiaan di Rakhine.

Aceh juga berharap agar Pemerintah Indonesia juga menekankan pentingnya membawa perdamaian yang abadi melalui pembentukan kerangka hukum untuk melindungi semua penghuni Rakhine tanpa membedakan ras, etnis, dan agama, dengan perhatian khusus pada kelompok rentan.

"Aceh siap untuk berbagi pengalaman dengan Pemerintah Myanmar dan mendukung realisasi pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian di Negara bagian Rakhine," katanya.