Masyarakat Takengon Kabupaten Aceh Tengah yang terdampak banjir bandang dan longsor menggelar aksi demo menuntut ketersedian sembako dan BBM kepada pemerintahan setempat, di kantor Bupati Aceh Tengah, Selasa.
"Apa saja kerja pemerintah ini, sampai hari ini belum ada penanganan apapun. Itu Bupati kalau tidak sanggup mundur saja," kata salah seorang warga yang ikut dalam aksi demo, Rudi.
Aksi tersebut dilakukan warga karena kecewa terhadap pemerintah daerah yang dinilai lambat dalam penanganan bencana di daerah tersebut.
Baca juga: Aceh Tengah masih terisolir dan alami darurat pangan
Aksi demo ini berlangsung tertib tanpa adanya tindakan anarkis. Warga berharap pemerintah daerah dapat bergerak cepat dalam penanganan bencana banjir dan tanah longsor.
"Sudah seminggu pak, kami masyarakat belum dapat bantuan apapun. Sebutir beras pun kami belum terima," teriak warga dalam kerumunan massa.
Hingga hari ini, pasca bencana banjir dan tanah longsor, masyarakat mengalami krisis pangan dan air bersih. Beras, sembako, gas LPG, dan BBM hilang di pasaran. Listrik juga masih padam total dan jaringan komunikasi juga belum pulih.
Sebelumnya, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Aceh Tengah, Andalila mengatakan bantuan pangan berupa beras baru masuk pada Senin 1 Desember 2025.
Menurutnya, bantuan beras tersebut hanya sebanyak 6,5 ton untuk wilayah Aceh Tengah. Sedangkan untuk bahan sembako lainnya masih sangat minim.
"Sampai saat ini kita memang masih sangat kekurangan untuk sembako. Beras kemarin ada masuk 13 ton, tapi kita bagi dua dengan Kabupaten Bener Meriah, jadi kita dapat 6,5 ton," kata Andalila.
Dia menuturkan, Aceh Tengah saat ini masih terisolir dengan akses jalan masuk ke wilayah ini banyak terputus dihantam banjir dan tanah longsor.
"Data sementara, hingga saat ini dilaporkan sebanyak 22 orang meninggal dunia dan 23 orang masih hilang," demikian Andalila.
Baca juga: Prajurit TNI tembus daerah terisolir Aceh Tengah bawa bantuan korban bencana banjir
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2025