Meulaboh (Antaranews Aceh) - Komandan Korem 012/Teuku Umar Kolonel Inf. Aswardi SE, meminta masyarakat tidak meragukan netralitas prajurit TNI di wilayah teritorialnya dalam menghadapi Pemilu 2019.
"Saya jamin, untuk insitusi di wilayah yang saya pimpin dijamin netral, mana kala ada indikasi akan kita proses secara profesional, akan ada sanksi berjenjang apabila terbukti ada prajurit TNI terlibat politik pada Pemilu 2019," katanya di Meulaboh, Kamis.
Saat silaturahmi dengan jurnalis Aceh Barat di Lapangan Tembak Pistol Markas Korem 012/ Teuku Umar di Alu Penyareng, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, ia juga meminta jurnalis dapat menulis sejuk untuk pemilu damai.
Wilayah teritorial Korem 012/Teuku Umar yang berpusat komando di Meulaboh, mulai dari Aceh Singkil, Subulussalam, Aceh Selatan, Abdya, Nagan Raya, Simeulue, Aceh Barat, Aceh Jaya dan Sabang, tidak dibenarkan terlibat, sekalipun tergiring dalam kepentingan politik.
Sebab, pengalamannya saat bertugas di luar Aceh sebelumnya, pernah seorang prajurit TNI-AD tergiring dalam suasana kampanye, yakni mencoba membantu warga mendirikan atribut kampanye yang jatuh di atas badan jalan.
"Saat itu ada APK yang jatuh, kebutulan ada anggota tidak sengaja membantu mendirikan karena sudah mengganggu. Hal seperti ini juga tidak boleh dilakukan seorang prajurit TNI, kalau sudah terekam kamera apalagi bisa tayang di media sosial," katanya.
Selain itu, Danrem mengingatkan bawahannya dalam berswafoto atau dokumen kepentingan apapun tidak memperlihatkan gerakan-gerakan yang dapat menggiring opini masyarakat yang mengarah pada calon atau nomor urut.
Termasuk kepada keluarga TNI juga tidak dibenarkan, baik itu untuk calon presiden dan calon wakil presiden yang saat ini sudah ada penetepan nomor urut dari KPU, maupun nama dan nomor urut calon legislatif peserta Pemilu 2019 mendatang.
"Tidak boleh memperlihatkan jari-jari tangan yang bisa mengiring opini masyarakat mendukung nomor urut A atau B. Apalagi sampai ada APK di perkarangan Kodim, Posramil dan fasilitas TNI maka akan ditindak, tidak ada obatnya," tegasnya.
Kolonel Aswardi mengatakan, terkait pengamanan pihaknya sifatnya hanya mundukung kepolisian, jumlah kekuatan tergantung kebutuhan dan kondisi di lapangan karena semuanya diatur oleh pihak Polri dan sudah dilakukan pertemuan menyangkut hal itu.
Acara silaturahmi tersebut turut dihadiri para Perwira Korem 012/TU, Dandenpom IM 2 Meulaboh, Danyonif 116/GS, Kasi Korem 012/TU, perwakilan Dandim 0105/Aceh Barat, wartawan yang hadir dari jurnalis televisi, cetak, online dan radio.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018
"Saya jamin, untuk insitusi di wilayah yang saya pimpin dijamin netral, mana kala ada indikasi akan kita proses secara profesional, akan ada sanksi berjenjang apabila terbukti ada prajurit TNI terlibat politik pada Pemilu 2019," katanya di Meulaboh, Kamis.
Saat silaturahmi dengan jurnalis Aceh Barat di Lapangan Tembak Pistol Markas Korem 012/ Teuku Umar di Alu Penyareng, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, ia juga meminta jurnalis dapat menulis sejuk untuk pemilu damai.
Wilayah teritorial Korem 012/Teuku Umar yang berpusat komando di Meulaboh, mulai dari Aceh Singkil, Subulussalam, Aceh Selatan, Abdya, Nagan Raya, Simeulue, Aceh Barat, Aceh Jaya dan Sabang, tidak dibenarkan terlibat, sekalipun tergiring dalam kepentingan politik.
Sebab, pengalamannya saat bertugas di luar Aceh sebelumnya, pernah seorang prajurit TNI-AD tergiring dalam suasana kampanye, yakni mencoba membantu warga mendirikan atribut kampanye yang jatuh di atas badan jalan.
"Saat itu ada APK yang jatuh, kebutulan ada anggota tidak sengaja membantu mendirikan karena sudah mengganggu. Hal seperti ini juga tidak boleh dilakukan seorang prajurit TNI, kalau sudah terekam kamera apalagi bisa tayang di media sosial," katanya.
Selain itu, Danrem mengingatkan bawahannya dalam berswafoto atau dokumen kepentingan apapun tidak memperlihatkan gerakan-gerakan yang dapat menggiring opini masyarakat yang mengarah pada calon atau nomor urut.
Termasuk kepada keluarga TNI juga tidak dibenarkan, baik itu untuk calon presiden dan calon wakil presiden yang saat ini sudah ada penetepan nomor urut dari KPU, maupun nama dan nomor urut calon legislatif peserta Pemilu 2019 mendatang.
"Tidak boleh memperlihatkan jari-jari tangan yang bisa mengiring opini masyarakat mendukung nomor urut A atau B. Apalagi sampai ada APK di perkarangan Kodim, Posramil dan fasilitas TNI maka akan ditindak, tidak ada obatnya," tegasnya.
Kolonel Aswardi mengatakan, terkait pengamanan pihaknya sifatnya hanya mundukung kepolisian, jumlah kekuatan tergantung kebutuhan dan kondisi di lapangan karena semuanya diatur oleh pihak Polri dan sudah dilakukan pertemuan menyangkut hal itu.
Acara silaturahmi tersebut turut dihadiri para Perwira Korem 012/TU, Dandenpom IM 2 Meulaboh, Danyonif 116/GS, Kasi Korem 012/TU, perwakilan Dandim 0105/Aceh Barat, wartawan yang hadir dari jurnalis televisi, cetak, online dan radio.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018