Meulaboh (Antaranews Aceh) - Perwakilan pendemo dan sejumlah aparat desa di Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, akhirnya menyetujui pembangunan jembatan rangka baja yang menghubungkan antarkecamatan di Kaway XVI dan Pante Ceureumen di lokasi baru.
Hal itu disepakati warga selaku pengunjukrasa, saat menggelar pertemuan bersama Bupati Aceh Barat H Ramli MS di ruang kerjanya bersama sejumlah aparatur negara, Senin (21/1) siang.
Meski awalnya mendapatkan tanggapan beragam dari masyarakat, karena kehadiran jembatan di kawasan ini sangat mendesak dan sifatnya darurat.
Masyarakat berkesimpulan agar jembatan penghubung yang sudah rusak pada awal November 2018 lalu segera dibangun, meski tidak dibangun lagi di lokasi yang sama, melainkan di lokasi baru di kawasan Desa Keuramat, Kecamatan Kaway XVI.
"Selama ini masyarakat sangat mengeluh, dampak dari rusaknya jembatan, semua harga barang pokok naik," kata Usman selaku koordinator aksi kepada Antara.
Baca juga: Bupati: jembatan rangka baja tuntas dibangun tahun ini, asalkan di lokasi baru
Selain itu, dampak dari hal itu juga menyebabkan aneka hasil kebun warga juga tidak bisa dijual karena terhambat akses jalan, serta menyebabkan turunnya harga jual.
"Kami berharap segera diperbaiki jembatan ini, sehingga masyarakat tidak semakin terdampak," kata Usman dan dibenarkan oleh sejumlah aparat desa lainnya.
Sementara itu, Bupati Aceh Barat H Ramli MS menegaskan pemerintah daerah memastikan pembangunan jembatan rangka baja di lintasan Kecamatan Kaway XVI-Pante Ceureumen tuntas dibangun tahun ini, asalkan pembangunannya dilaksanakan di lokasi lain yakni di Desa Keuramat, Kecamatan Kaway XVI.
"Kalau harus dibangun di lokasi lama, maka butuh waktu hingga empat tahun. Karena sesuai perkiraan tim teknis, risiko yang dihadapi sangat besar dan membutuhkan biaya yang jauh lebih besar," kata Ramli MS saat menemui pengunjukrasa.
Menurutnya, jika dibangun di lokasi lain yakni di Desa Keuramat, Kecamatan Kaway XVI, pembangunan tersebut ia pastikan dapat diselesaikan dalam tahun 2019 ini.
Baca juga: Tuntut percepatan jembatan, warga demo DPRK dan Kantor Bupati Aceh Barat
Apalagi pemerintah daerah sudah mengusulkan anggaran sebesar Rp20 miliar, agar pembangunan di kawasan tersebut secepatnya diselesaikan tanpa harus merugikan masyarakat.
Kalau masyarakat memaksa jembatan ini dibangun di lokasi lama, maka tim teknis dari pemerintah daerah akan mengundurkan diri, karena tidak mau bermasalah dengan hukum di pengadilan nantinya
"Sekarang masyarakat pilih yang mana, minta dibangun di tempat yang lama tapi selesainya lama selama empat tahun dan berisiko hukum. Atau pilih dibangun di lokasi baru tapi cepat selesai dan tak ada masalah," tanya Bupati.
Mendengar pertanyaan ini, massa spontan berteriak agar jembatan tersebut tetap dibangun di lokasi baru dan massa siap mengamankan program tersebut.
Dalam pertemuan ini, perwakilan massa juga menyerahkan ddukungan berupa bukti tandatangan dan stempel yang mendesak Pemkab Aceh Barat membangun jembatan di lokasi yang baru dengan rentang waktu yang tidak terlalu lama.
Usai menyampaikan aspirasinya, massa kemudian membubarkan diri secara tertib.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
Hal itu disepakati warga selaku pengunjukrasa, saat menggelar pertemuan bersama Bupati Aceh Barat H Ramli MS di ruang kerjanya bersama sejumlah aparatur negara, Senin (21/1) siang.
Meski awalnya mendapatkan tanggapan beragam dari masyarakat, karena kehadiran jembatan di kawasan ini sangat mendesak dan sifatnya darurat.
Masyarakat berkesimpulan agar jembatan penghubung yang sudah rusak pada awal November 2018 lalu segera dibangun, meski tidak dibangun lagi di lokasi yang sama, melainkan di lokasi baru di kawasan Desa Keuramat, Kecamatan Kaway XVI.
"Selama ini masyarakat sangat mengeluh, dampak dari rusaknya jembatan, semua harga barang pokok naik," kata Usman selaku koordinator aksi kepada Antara.
Baca juga: Bupati: jembatan rangka baja tuntas dibangun tahun ini, asalkan di lokasi baru
Selain itu, dampak dari hal itu juga menyebabkan aneka hasil kebun warga juga tidak bisa dijual karena terhambat akses jalan, serta menyebabkan turunnya harga jual.
"Kami berharap segera diperbaiki jembatan ini, sehingga masyarakat tidak semakin terdampak," kata Usman dan dibenarkan oleh sejumlah aparat desa lainnya.
Sementara itu, Bupati Aceh Barat H Ramli MS menegaskan pemerintah daerah memastikan pembangunan jembatan rangka baja di lintasan Kecamatan Kaway XVI-Pante Ceureumen tuntas dibangun tahun ini, asalkan pembangunannya dilaksanakan di lokasi lain yakni di Desa Keuramat, Kecamatan Kaway XVI.
"Kalau harus dibangun di lokasi lama, maka butuh waktu hingga empat tahun. Karena sesuai perkiraan tim teknis, risiko yang dihadapi sangat besar dan membutuhkan biaya yang jauh lebih besar," kata Ramli MS saat menemui pengunjukrasa.
Menurutnya, jika dibangun di lokasi lain yakni di Desa Keuramat, Kecamatan Kaway XVI, pembangunan tersebut ia pastikan dapat diselesaikan dalam tahun 2019 ini.
Baca juga: Tuntut percepatan jembatan, warga demo DPRK dan Kantor Bupati Aceh Barat
Apalagi pemerintah daerah sudah mengusulkan anggaran sebesar Rp20 miliar, agar pembangunan di kawasan tersebut secepatnya diselesaikan tanpa harus merugikan masyarakat.
Kalau masyarakat memaksa jembatan ini dibangun di lokasi lama, maka tim teknis dari pemerintah daerah akan mengundurkan diri, karena tidak mau bermasalah dengan hukum di pengadilan nantinya
"Sekarang masyarakat pilih yang mana, minta dibangun di tempat yang lama tapi selesainya lama selama empat tahun dan berisiko hukum. Atau pilih dibangun di lokasi baru tapi cepat selesai dan tak ada masalah," tanya Bupati.
Mendengar pertanyaan ini, massa spontan berteriak agar jembatan tersebut tetap dibangun di lokasi baru dan massa siap mengamankan program tersebut.
Dalam pertemuan ini, perwakilan massa juga menyerahkan ddukungan berupa bukti tandatangan dan stempel yang mendesak Pemkab Aceh Barat membangun jembatan di lokasi yang baru dengan rentang waktu yang tidak terlalu lama.
Usai menyampaikan aspirasinya, massa kemudian membubarkan diri secara tertib.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019