Jakarta (Antaraaceh) - Ketua DPR RI Marzuki Alie menyatakan prihatin dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengimpor bus dari China karena hal itu tidak mencerminkan niat untuk memperkuat industri dalam negeri.
"Terlepas dari kondisi bus yang katanya rusak dan karatan serta seperti bus bekas. Kebijakan itu jelas tidak pro industri dalam negeri. Kebijakan itu tidak sejalan dengan keinginan kita untuk membangun dan mendorong penguatan industri dalam negeri," ujar Marzuki kepada pers di Jakarta, Kamis.
Menurut Marzuki, bangsa ini telah membuktikan kemampuan membangun industri. Jika memang mau membangun ekonomi nasional, harusnya Pemprov DKI Jakarta tidak perlu mengimpor bus karena Indonesia sanggup membuatnya.
Dengan kebijakan impor ini, kata dia, tidak terlihat niat untuk membangun ekonomi nasional.
"Kita sudah lihat kok faktanya bus-bus yang dibangun industri karoseri dalam negeri memiliki aspek teknis yang mampu bersaing dengan industri sejenis di luar negeri," kata Marzuki.
Bus tersebut juga sudah banyak digunakan di Indonesia maupun di luar negeri. "Kenapa harus impor? Katanya mau membangun ekonomi dalam negeri, tapi urusan bus saja harus impor," katanya.
Dibandingkan dengan bus impor dari China yang dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta, bus buatan dalam negeri jauh lebih baik. "Kalau busnya seperti itu, kita mampu membuat yang lebih baik dari aspek kualitas. Jadi saya sangat prihatin, ditambah lagi munculnya isu adanya mark up dalam pengadaan bus tersebut," katanya.
Selain itu, kata peserta Konvensi Capres Partai Demokrat itu, dengan membeli bus dari luar negeri, banyak devisa yang mengalir ke negara lain ditambah hilangnya kesempatan anak bangsa untuk bekerja di sektor industri rancang bangun. Kalau bus itu diproduksi di dalam negeri, merupakan upaya untuk menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia dengan negara lainnya.
"Berapa banyak devisa yang lari ke luar negeri? Berapa banyak tenaga kerja yang bisa diserap jika bus tersebut dikerjakan di dalam negeri? Neraca perdagangan yang minus paling tidak bisa dikurangi kalau kita tidak selalu mengimpor apa yang mampu kita buat di dalam negeri," kata Marzuki.
Marzuki menilai, apapun alasan yang dikemukakan Pemprov DKI Jakarta terkait pembelian bus tersebut, sulit diterima akal. Dia pun mencontohkan alasan berkaratnya bus ketika sampai dan diturunkan dari kapal karena rusak oleh air laut dalam perjalanan.
"Alasannya sangat tidak logis dan merendahkan intelektualitas rakyat. Kalau kena air laut besi bisa berkarat itu memang benar, itu fisika dan itu alam. Tapi apa tidak ada cara untuk melindungi bus tersebut dari karat?" katanya.
Kalau semua mobil yang diimpor karatan karena air laut, maka tidak akan ada kegiatan ekpor-impor mobil di seluruh dunia. Tidak ada kegiatan ekspor-impor buah-buahan, karena pasti buahnya semua busuk.
"Tapi semua bisa dilakukan karena pasti ada cara melindungi barang-barang selama perjalanan," katanya.
Marzuki meminta aparat penegak hukum untuk menyelidiki proyek pengadaan bus ini karena dirinya yakin ada kongkalikong di dalamnya. "Coba dicek saja ke industri bus di dalam negeri ataupun harga bus sejenis dari negara lain apa semahal itu harganya? Saya yakin bus buatan dalam negeri akan jauh lebih murah," katanya.
Marzuki pun mengkritik Pemprov DKI Jakarta yang kabarnya akan menindak pejabat-pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang terlibat dalam pengadaan bus tersebut. "Lantas dimana tanggung jawab pemimpin kalau selalu saja bawahan yang diberikan sanksi? Dimana kepemimpinannya? Yang mengambil kebijakan untuk impor bus itu kan bukan bawahan tapi pimpinan," kata Marzuki.
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © 2014
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2014
"Terlepas dari kondisi bus yang katanya rusak dan karatan serta seperti bus bekas. Kebijakan itu jelas tidak pro industri dalam negeri. Kebijakan itu tidak sejalan dengan keinginan kita untuk membangun dan mendorong penguatan industri dalam negeri," ujar Marzuki kepada pers di Jakarta, Kamis.
Menurut Marzuki, bangsa ini telah membuktikan kemampuan membangun industri. Jika memang mau membangun ekonomi nasional, harusnya Pemprov DKI Jakarta tidak perlu mengimpor bus karena Indonesia sanggup membuatnya.
Dengan kebijakan impor ini, kata dia, tidak terlihat niat untuk membangun ekonomi nasional.
"Kita sudah lihat kok faktanya bus-bus yang dibangun industri karoseri dalam negeri memiliki aspek teknis yang mampu bersaing dengan industri sejenis di luar negeri," kata Marzuki.
Bus tersebut juga sudah banyak digunakan di Indonesia maupun di luar negeri. "Kenapa harus impor? Katanya mau membangun ekonomi dalam negeri, tapi urusan bus saja harus impor," katanya.
Dibandingkan dengan bus impor dari China yang dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta, bus buatan dalam negeri jauh lebih baik. "Kalau busnya seperti itu, kita mampu membuat yang lebih baik dari aspek kualitas. Jadi saya sangat prihatin, ditambah lagi munculnya isu adanya mark up dalam pengadaan bus tersebut," katanya.
Selain itu, kata peserta Konvensi Capres Partai Demokrat itu, dengan membeli bus dari luar negeri, banyak devisa yang mengalir ke negara lain ditambah hilangnya kesempatan anak bangsa untuk bekerja di sektor industri rancang bangun. Kalau bus itu diproduksi di dalam negeri, merupakan upaya untuk menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia dengan negara lainnya.
"Berapa banyak devisa yang lari ke luar negeri? Berapa banyak tenaga kerja yang bisa diserap jika bus tersebut dikerjakan di dalam negeri? Neraca perdagangan yang minus paling tidak bisa dikurangi kalau kita tidak selalu mengimpor apa yang mampu kita buat di dalam negeri," kata Marzuki.
Marzuki menilai, apapun alasan yang dikemukakan Pemprov DKI Jakarta terkait pembelian bus tersebut, sulit diterima akal. Dia pun mencontohkan alasan berkaratnya bus ketika sampai dan diturunkan dari kapal karena rusak oleh air laut dalam perjalanan.
"Alasannya sangat tidak logis dan merendahkan intelektualitas rakyat. Kalau kena air laut besi bisa berkarat itu memang benar, itu fisika dan itu alam. Tapi apa tidak ada cara untuk melindungi bus tersebut dari karat?" katanya.
Kalau semua mobil yang diimpor karatan karena air laut, maka tidak akan ada kegiatan ekpor-impor mobil di seluruh dunia. Tidak ada kegiatan ekspor-impor buah-buahan, karena pasti buahnya semua busuk.
"Tapi semua bisa dilakukan karena pasti ada cara melindungi barang-barang selama perjalanan," katanya.
Marzuki meminta aparat penegak hukum untuk menyelidiki proyek pengadaan bus ini karena dirinya yakin ada kongkalikong di dalamnya. "Coba dicek saja ke industri bus di dalam negeri ataupun harga bus sejenis dari negara lain apa semahal itu harganya? Saya yakin bus buatan dalam negeri akan jauh lebih murah," katanya.
Marzuki pun mengkritik Pemprov DKI Jakarta yang kabarnya akan menindak pejabat-pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang terlibat dalam pengadaan bus tersebut. "Lantas dimana tanggung jawab pemimpin kalau selalu saja bawahan yang diberikan sanksi? Dimana kepemimpinannya? Yang mengambil kebijakan untuk impor bus itu kan bukan bawahan tapi pimpinan," kata Marzuki.
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © 2014
Editor : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2014