Sabang (Antaranews Aceh) - Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) meminta pers objektif menyajikan setiap informasi serta memisahkan opini dengan fakta.
"Pers itu, harus objektif menyajikan informasi kepada publik dan senantiasa menjaga independensi profesi," kata Plt Kepala BPKS, Razuardi di Sabang, Sabtu.
Menurutnya, diera digital pers dituntut memelihara serta menjaga independensi profesi dan menyajikan informasi-informasi yang dapat mencerdaskan generasi bangsa.
"Pada Hari Pers Nasional (HPN) ini saya berharap insan pers memperbanyak produk jurnalistik yang mendidik, lagi mencerdaskan," ujar mantan Setda Kabupaten Bireuen dan Aceh Tamiang itu.
Pada kesempatan itu, ia juga berharap peran serta insan pers melakukan promosi potensi industri pariwisata di Sabang, Aceh dan Indonesia secara umum demi meningkatkan ekonomi masyarakat.
Keberadaan pers mampu mempromosikan berbagai potensi yang ada di Aceh sehingga memiliki nilai jual baik ditingkat nasional maupun internasional," jelas Razuardi.
HPN yang berlangsung di Surabaya dini hari dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan mengangkat tema, "Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital".
Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28, bahwa kebebasan Pers bertujuan untuk menjamin transaksi informasi dua arah, antara Pemerintah dengan masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
"Pers itu, harus objektif menyajikan informasi kepada publik dan senantiasa menjaga independensi profesi," kata Plt Kepala BPKS, Razuardi di Sabang, Sabtu.
Menurutnya, diera digital pers dituntut memelihara serta menjaga independensi profesi dan menyajikan informasi-informasi yang dapat mencerdaskan generasi bangsa.
"Pada Hari Pers Nasional (HPN) ini saya berharap insan pers memperbanyak produk jurnalistik yang mendidik, lagi mencerdaskan," ujar mantan Setda Kabupaten Bireuen dan Aceh Tamiang itu.
Pada kesempatan itu, ia juga berharap peran serta insan pers melakukan promosi potensi industri pariwisata di Sabang, Aceh dan Indonesia secara umum demi meningkatkan ekonomi masyarakat.
Keberadaan pers mampu mempromosikan berbagai potensi yang ada di Aceh sehingga memiliki nilai jual baik ditingkat nasional maupun internasional," jelas Razuardi.
HPN yang berlangsung di Surabaya dini hari dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan mengangkat tema, "Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital".
Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28, bahwa kebebasan Pers bertujuan untuk menjamin transaksi informasi dua arah, antara Pemerintah dengan masyarakat.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019