Meulaboh (Antaranews Aceh) - Pihak Kepolisian Resor Aceh Barat, Polda Aceh bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) mempertemukan dua kubu masyarakat yang selama ini bersitegang terkait lokasi pembangunan jembatan.
"Saya mohon kepada bapak-bapak, jangan golput, mari kita selesaikan persoalan ini dengan cara musyawarah dengan baik untuk mencari solusi yang terbaik, di sini hadir semua," kata Kapolres Aceh Barat AKBP Bobby Aria Prakasa, di Meulaboh, Senin.
Bobby menyampaikan, disela memimpin rapat mediasi dua kubu masyarakat yang bersitegang terkait rencana pembangunan Jembatan Ulee Raket yang telah ambruk diterjang erosi di Desa Sawang Teubee, Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat.
Tokoh pemuda dari Pante Cermen, Aduwina, melontarkan kata-kata, tidak percaya kepada pemerintah dan akan golput pada Pemilu 2019, karena melihat pemerintah daerah tidak peduli dengan apa yang dibutuhkan dan yang tengah dikerjakan saat ini.
Warga berswadaya, gotong royong memperbaiki jembatan dan meluruskan aliran sungai, agar jembatan penghubung antarkecamatan segera dikerjakan. Namun pemda justru mengeluarkan isu melakukan pemindahan lokasi sehingga membuat gaduh.
"Ternyata yang kami khawatirkan tidak ada. Awalnya dua kubu ini kami pikir bersitegang saling aksi, terkait penentuan lokasi pembangunan jembatan, ternyata hanya mendesak dipercepat," kata Komandan Kodim 0105/Aceh Barat Letkol Kav Nurul Diyanto.
AKBP Bobby dan Letkol Kav Nurul Diyanto membuat pertemuan itu untuk mencegah memuncak amarah warga dan terjadi "perang dingin" kedua kubu masyarakat yang menuntut pembangunan jembatan pada lokasi yang berbeda-beda.
Ternyata dalam pertemuan itu, semua sepakat pada satu lokasi yang sama, yakni di tempat semula, namun harus dipercepat dan selesai 2 tahun, akan tetapi terganjal pada tim teknis dinas pemerintah daerah, tidak mampu mengerjakan dalam waktu itu.
Dalam pertemuan tersebut kedua kubu yang selama ini melakukan aksi demonstrasi saling bergantian ke DPRK dan ke Kantor Bupati Aceh Barat, menuntut segera dikerjakan pembangunan Jembatan Ulee Raket yang telah ambruk jatuh ke sungai.
Mereka adalah masyarakat dari Kecamatan Pante Ceureumen dan dari Kecamatan Kaway XVI, saat ini juga warga dari 25 desa mendirikan tenda di lokasi jembatan lama, serta sudah memperbaiki secara darurat, malahan juga melakukan pelurusan jalur sungai.
Dinas PUPR Lampung Selatan menyampaikan bahwa tidak ada rencana pemindahan, dalam perencanaan pekerjaan adalah memperbaiki jembatan yang telah ambruk, namun hal itu tergantung pada lokasi dan kondisi setelah dilakukan survei.
Kapolres AKBP Bobby bersama unsur forkompimda mengeluarkan rekomendasi terakhir, agar semua pihak menahan diri karena jembatan dibangun di lokasi yang sama, setelah ada komitmen dari pemerintah daerah.
Kedua Bobby meminta masyarakat tidak golput, atau tidak mengaitkan persoalan ini dengan politik, karena saat ini sedang masa - masa politik yang dapat memicu ketidakharmonisan masyarakat, padahal mereka sedang dalam kondisi sulit.
"Semua sepakat ya, kita tunggu tindak lanjut dari Pemkab Aceh Barat, terkait hasil pertemuan hari ini. Semua sepakat menahan diri tidak melakukan anarkis, apalagi sampai potong kayu taruh di jalan," katanya sebelum menutup pertemuan itu.
Pertemuan tersebut mengundang forkopimda, seperti Dandim 0105, Ketua DPRK, Kajari, MPU, MAA, PN Meulaboh, muspika, aparat desa, tokoh masyarakat dan mahasiswa berasal dari daerah terdampak akibat ambruk jembatan itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
"Saya mohon kepada bapak-bapak, jangan golput, mari kita selesaikan persoalan ini dengan cara musyawarah dengan baik untuk mencari solusi yang terbaik, di sini hadir semua," kata Kapolres Aceh Barat AKBP Bobby Aria Prakasa, di Meulaboh, Senin.
Bobby menyampaikan, disela memimpin rapat mediasi dua kubu masyarakat yang bersitegang terkait rencana pembangunan Jembatan Ulee Raket yang telah ambruk diterjang erosi di Desa Sawang Teubee, Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat.
Tokoh pemuda dari Pante Cermen, Aduwina, melontarkan kata-kata, tidak percaya kepada pemerintah dan akan golput pada Pemilu 2019, karena melihat pemerintah daerah tidak peduli dengan apa yang dibutuhkan dan yang tengah dikerjakan saat ini.
Warga berswadaya, gotong royong memperbaiki jembatan dan meluruskan aliran sungai, agar jembatan penghubung antarkecamatan segera dikerjakan. Namun pemda justru mengeluarkan isu melakukan pemindahan lokasi sehingga membuat gaduh.
"Ternyata yang kami khawatirkan tidak ada. Awalnya dua kubu ini kami pikir bersitegang saling aksi, terkait penentuan lokasi pembangunan jembatan, ternyata hanya mendesak dipercepat," kata Komandan Kodim 0105/Aceh Barat Letkol Kav Nurul Diyanto.
AKBP Bobby dan Letkol Kav Nurul Diyanto membuat pertemuan itu untuk mencegah memuncak amarah warga dan terjadi "perang dingin" kedua kubu masyarakat yang menuntut pembangunan jembatan pada lokasi yang berbeda-beda.
Ternyata dalam pertemuan itu, semua sepakat pada satu lokasi yang sama, yakni di tempat semula, namun harus dipercepat dan selesai 2 tahun, akan tetapi terganjal pada tim teknis dinas pemerintah daerah, tidak mampu mengerjakan dalam waktu itu.
Dalam pertemuan tersebut kedua kubu yang selama ini melakukan aksi demonstrasi saling bergantian ke DPRK dan ke Kantor Bupati Aceh Barat, menuntut segera dikerjakan pembangunan Jembatan Ulee Raket yang telah ambruk jatuh ke sungai.
Mereka adalah masyarakat dari Kecamatan Pante Ceureumen dan dari Kecamatan Kaway XVI, saat ini juga warga dari 25 desa mendirikan tenda di lokasi jembatan lama, serta sudah memperbaiki secara darurat, malahan juga melakukan pelurusan jalur sungai.
Dinas PUPR Lampung Selatan menyampaikan bahwa tidak ada rencana pemindahan, dalam perencanaan pekerjaan adalah memperbaiki jembatan yang telah ambruk, namun hal itu tergantung pada lokasi dan kondisi setelah dilakukan survei.
Kapolres AKBP Bobby bersama unsur forkompimda mengeluarkan rekomendasi terakhir, agar semua pihak menahan diri karena jembatan dibangun di lokasi yang sama, setelah ada komitmen dari pemerintah daerah.
Kedua Bobby meminta masyarakat tidak golput, atau tidak mengaitkan persoalan ini dengan politik, karena saat ini sedang masa - masa politik yang dapat memicu ketidakharmonisan masyarakat, padahal mereka sedang dalam kondisi sulit.
"Semua sepakat ya, kita tunggu tindak lanjut dari Pemkab Aceh Barat, terkait hasil pertemuan hari ini. Semua sepakat menahan diri tidak melakukan anarkis, apalagi sampai potong kayu taruh di jalan," katanya sebelum menutup pertemuan itu.
Pertemuan tersebut mengundang forkopimda, seperti Dandim 0105, Ketua DPRK, Kajari, MPU, MAA, PN Meulaboh, muspika, aparat desa, tokoh masyarakat dan mahasiswa berasal dari daerah terdampak akibat ambruk jembatan itu.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019