Calon Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) nomor urut empat Mardani H Maming menyatakan Pemerintah Aceh perlu membagi prioritas antara pengusaha daerah dan luar dengan tidak memberikan izin sempurna.
“Sumber daya alam yang dimiliki Aceh tidak kalah dengan daerah lainnya dan untuk mengoptimalkan ini perlu adanya investasi besar seperti hadirnya investor besar baik nasional dan asing,” katanya di Banda Aceh, Senin.
Pernyataan itu disampaikan sela-sela duek pakat bersama Caketum HIPMI Maming dengan DPD HIPMI Acreh dan kabupaten/kota yang berlangsung di Banda Aceh.
Ia menjelaskan pembagian prioritas yang dimaksud adalah izin yang diperlukan misalnya dimiliki oleh para pengusaha lokal dan tidak dimiliki sepenuhnya oleh pengusaha nasional atau asing seperti izin tambang untuk pengusaha luar dan untuk izin lainnya dimiliki pengusaha lokal.
“Ini bertujuan agar dalam menjalankan usahanya ada sinergi dengan pengusaha lokal sehingga yang daerah hidup dan yang besar jalan,” katanya.
Menurut dia sinergi yang saling menguntungkan yang ikut difasilitasi oleh Pemerintah Aceh khususnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi dampak sosial.
“Salah satu yang paling mempengaruhi investasi adalah faktor keamanan dan sosial dan ini harus dirumuskan sehingga investasi dapat berjalan dan masyarakat juga menerima manfaat,” katanya.
Dalam duek pakat tersebut, Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan tersebut juga bertekad menghasilkan sebanyak 100 pengusaha muda ditingkat kabupaten, provinsi hingga nasional.
Ketua DPD HIPMI Aceh, Riski Saputra menyatakan provinsi ujung paling barat Indonesia itu membutuhkan perhatian besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.
“Kami sangat mengapresiasi terhadap kunjungan langsung Caketum HIPMI Maming ke Aceh dan pihaknya siap bersinergi untuk membangun Aceh,” katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
“Sumber daya alam yang dimiliki Aceh tidak kalah dengan daerah lainnya dan untuk mengoptimalkan ini perlu adanya investasi besar seperti hadirnya investor besar baik nasional dan asing,” katanya di Banda Aceh, Senin.
Pernyataan itu disampaikan sela-sela duek pakat bersama Caketum HIPMI Maming dengan DPD HIPMI Acreh dan kabupaten/kota yang berlangsung di Banda Aceh.
Ia menjelaskan pembagian prioritas yang dimaksud adalah izin yang diperlukan misalnya dimiliki oleh para pengusaha lokal dan tidak dimiliki sepenuhnya oleh pengusaha nasional atau asing seperti izin tambang untuk pengusaha luar dan untuk izin lainnya dimiliki pengusaha lokal.
“Ini bertujuan agar dalam menjalankan usahanya ada sinergi dengan pengusaha lokal sehingga yang daerah hidup dan yang besar jalan,” katanya.
Menurut dia sinergi yang saling menguntungkan yang ikut difasilitasi oleh Pemerintah Aceh khususnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi dampak sosial.
“Salah satu yang paling mempengaruhi investasi adalah faktor keamanan dan sosial dan ini harus dirumuskan sehingga investasi dapat berjalan dan masyarakat juga menerima manfaat,” katanya.
Dalam duek pakat tersebut, Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan tersebut juga bertekad menghasilkan sebanyak 100 pengusaha muda ditingkat kabupaten, provinsi hingga nasional.
Ketua DPD HIPMI Aceh, Riski Saputra menyatakan provinsi ujung paling barat Indonesia itu membutuhkan perhatian besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.
“Kami sangat mengapresiasi terhadap kunjungan langsung Caketum HIPMI Maming ke Aceh dan pihaknya siap bersinergi untuk membangun Aceh,” katanya.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019