Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Aceh menjadi daerah kedua sebagai penyumbang terbesar belanja produk dalam negeri, adapun realisasi belanjanya saat ini mencapai Rp1,425 triliun dari RUP PDN Rp5,330 triliun.
“Bahkan saat ini kita sedang onboard 10 etalase e-katalog lokal untuk menampung produk barang/jasa dari usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada di Aceh," kata Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh T Aznal Zahri dalam keterangannya, di Banda Aceh, Selasa.
Peringkat tersebut mengemuka dalam acara aksi afirmasi pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri, bangga buatan Indonesia atau business matching tahap II, di Jakarta Convention Center, Senayan.
Aznal mengatakan, dalam rangka pemanfaatan belanja PDN, Pemerintah Aceh telah mengadakan e-katalog lokal untuk satu etalase yaitu rumah layak huni dengan realisasi mencapai Rp783,83 milyar, dan 10 etalase UMKM daerah.
"Diharapkan tuntas kita kerjakan pada tahun ini sehingga dapat dibelanjakan oleh pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota se Aceh,” ujarnya.
Aznal menyampaikan, dalam rangka mendukung percepatan pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Aceh telah melakukan penandatanganan kontrak bersama pada 11 Maret lalu dengan nilai Rp 1 triliun. Kemudian tahap kedua pada 31 Maret dengan nilai Rp500 miliar rupiah.
Sementara itu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengharapkan kementerian dan lembaga
segera melakukan percepatan realisasi pengadaan barang dan jasa bagi UMKM dan koperasi dengan target lebih dari Rp400 triliun pada 2022.
Kata Teten, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menghentikan pembelian barang impor dan mengoptimalisasi pembelian Produk Dalam Negeri (PDN).
“Serta memastikan satu juta produk UMKM masuk e-katalog pada tahun ini juga. Hal itu sejalan dengan penguatan Inpres Nomor 2 tahun 2022,” kata Teten.
Teten menjelaskan, penyelenggaraan showcase dan business matching II belanja barang/jasa pemerintah untuk produk dalam negeri itu diharapkan bisa mempercepat realisasi pengadaan barang dan jasa.
“Saat ini pengadaan umum barang dan jasa RUP tagging PDN mencapai Rp483,2 triliun. Namun realisasi baru mencapai Rp96,2 triliun,” demikian Teten.
