Lhokseumawe (ANTARA Aceh) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Utara mengusulkan dana sebesar Rp6 miliar kepada BNPB Pusat untuk memperbaiki infrastruktur publik yang rusak akibat banjir.
Kepala BPBD Kabupaten Aceh Utara Munawar di Lhokseumawe, Selasa mengatakan, akibat musibah banjir, ada beberapa sarana publik, seperti jembatan, tanggul, tebing sungai dan sejumlah sarana publik lainnya mengalami kerusakan, sehingga perlu direnovasi.
"Kita semua tahu, setelah terjadinya banjir pada tahun lalu menyebabkan sejumlah sarana publik menjadi rusak, sehingga kami berinisiatif untuk memperbaiki beberapa sarana publik yang rusak itu," ujar Munawar.
Ia menambahkan, pihaknya sedang menunggu bagaimana respon dari BNPB Pusat apabila dana tersebut sudah direalisasikan, maka akan segera dilakukan rehab sarana publik tersebut, apalagi pihaknya sudah melakukan pendataan sektor apa saja yang mengalami kerusakan.
Ada beberapa lokasi yang mengalami kerusakan yang cukup parah, seperti di Kecamatan Samudera, tanggulnya roboh akibat diterjang banjir, dan beberapa kerusakan lainnya di Kecamatan Matangkuli, Lhoksukon, Sawang dan Kecamatan Geureudong Pase.
"Kerusakan sarana publik tersebut harus ditanggapi secara serius, karena menjadi kebutuhan masyarakat. Jangan sampai karena kerusakan tersebut, bisa mengganggu aktivitas masyarakat," tutur Munawar.
Menurutnya, terjadinya banjir di Kabupaten Aceh Utara disebabkan berbagai faktor, antara lain maraknya terjadi perambahan hutan, sehingga air tidak lagi dapat terserap dengan baik dan langsung menggenangi pemukiman warga.
Selain itu, juga disebabkan banjir kiriman dari dataran tinggi Gayo (Kabupaten bener Meriah dan Aceh Tengah), karena secara geografis letak Kabupaten Aceh Utara langsung berbatasan dengan daerah penghasil kopi tersebut.
"Jadi faktor penyebab banjir di Aceh Utara ini disebabkan beberapa faktor, baik masalah perambahan hutan, hingga banjir kiriman dari Gayo. Apabila disana turun hujan deras, akan berimbas ke Aceh Utara dan menjadi banjir," ungkap Munawar.
Kepala BPBD Kabupaten Aceh Utara Munawar di Lhokseumawe, Selasa mengatakan, akibat musibah banjir, ada beberapa sarana publik, seperti jembatan, tanggul, tebing sungai dan sejumlah sarana publik lainnya mengalami kerusakan, sehingga perlu direnovasi.
"Kita semua tahu, setelah terjadinya banjir pada tahun lalu menyebabkan sejumlah sarana publik menjadi rusak, sehingga kami berinisiatif untuk memperbaiki beberapa sarana publik yang rusak itu," ujar Munawar.
Ia menambahkan, pihaknya sedang menunggu bagaimana respon dari BNPB Pusat apabila dana tersebut sudah direalisasikan, maka akan segera dilakukan rehab sarana publik tersebut, apalagi pihaknya sudah melakukan pendataan sektor apa saja yang mengalami kerusakan.
Ada beberapa lokasi yang mengalami kerusakan yang cukup parah, seperti di Kecamatan Samudera, tanggulnya roboh akibat diterjang banjir, dan beberapa kerusakan lainnya di Kecamatan Matangkuli, Lhoksukon, Sawang dan Kecamatan Geureudong Pase.
"Kerusakan sarana publik tersebut harus ditanggapi secara serius, karena menjadi kebutuhan masyarakat. Jangan sampai karena kerusakan tersebut, bisa mengganggu aktivitas masyarakat," tutur Munawar.
Menurutnya, terjadinya banjir di Kabupaten Aceh Utara disebabkan berbagai faktor, antara lain maraknya terjadi perambahan hutan, sehingga air tidak lagi dapat terserap dengan baik dan langsung menggenangi pemukiman warga.
Selain itu, juga disebabkan banjir kiriman dari dataran tinggi Gayo (Kabupaten bener Meriah dan Aceh Tengah), karena secara geografis letak Kabupaten Aceh Utara langsung berbatasan dengan daerah penghasil kopi tersebut.
"Jadi faktor penyebab banjir di Aceh Utara ini disebabkan beberapa faktor, baik masalah perambahan hutan, hingga banjir kiriman dari Gayo. Apabila disana turun hujan deras, akan berimbas ke Aceh Utara dan menjadi banjir," ungkap Munawar.
Pewarta: Pewarta : MukhlisUploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
