Banda Aceh (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  Provinsi Aceh meminta pemerintah kabupaten/Kota di daerah setempat untuk membentuk desa wisata yang memiliki potensi dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan daerah.

“Kehadiran desa wisata akan berdampak positif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, karena pariwisata memberikan dampak pada semua sektor ekonomi,” kata Kepala OJK Provinsi Aceh, Yusri di Banda Aceh, Kamis. 

Pernyataan itu disampaikan di sela-sela Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Kerja TPAKD Tahun 2022 dan Pembahasan Rencana Program Kerja TPAKD Tahun 2023.

Ia menjelaskan dalam pertemuan tersebut pihaknya mengusulkan empat program yang dapat di implementasikan di Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Aceh yakni Optimalisasi Produk Dan Layanan Keuangan dengan meningkatkan tabungan pelajar dan meningkatkan Investor Muda Di Pasar Modal serta penyaluran pembiayaan melalui K/PMR.

Kemudian penguatan Infrastruktur Keuangan seperti Pembentukan LKMS Di Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata di Provinsi Aceh, Pembentukan Galeri Investasi Desa, Asistensi dan pendampingan seperti Training Of Trainer Kepada Dosen, Pendampingan UMKM melalui bussiness matching serta meningkatkan Literasi Keuangan seperti melaksanakan Sosialisasi dan Edukasi “Gerakan Keuangan Syariah” Dalam Rangka Mendukung Program Tematik 2023 yaitu Keuangan Syariah. 

“Kita berharap Rakor TPAKD dapat menjadi ruang koordinasi antara pemerintah dan IJK untuk bersinergi meningkatkan ketersediaan akses keuangan bagi masyarakat Provinsi Aceh dalam rangka mendukung perekonomian daerah,” katanya.

Ia menambahkan OJK Aceh sepanjang tahun 2022, senantiasa proaktif dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk terus bersinergi meningkatkan akses keuangan masyarakat Aceh.

Pewarta: M Ifdhal
Editor : M Ifdhal

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.