Banda Aceh (ANTARA) - Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Aceh meraih penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh karena telah menjadi salah satu Pembina Pengelolaan Keuangan Terbaik pada lingkup KPPN Banda Aceh.
"KPPN Award 2022 diberikan kepada Satuan Kerja yang berkinerja terbaik di lingkup KPPN Banda Aceh pada semester II tahun 2022," kata Plt Kepala KPPN Aceh, Muhammad Hadad di AAC Dayan Dawood Banda Aceh, Kamis.
Ia menjelaskan penghargaan tersebut juga diberikan kepada Polda Aceh, Makodam Iskandar Muda, Mahkamah Syariah Aceh dan Kanwil DJBC Aceh. KPPN Banda Aceh juga memberikan penghargaan pada 21 kategori, salah satu lainnya adalah kategori Pemda dengan Penyaluran TKD Terbaik yang diberikan kepada Pemda Aceh Besar, Pidie dan Pidie Jaya.
Baca juga: Pemerintah Aceh raih penghargaan kualitas Tinggi dari Ombudsman RI
Muhammad Hadad merinci, Kabupaten Kota Lingkup KPPN Banda Aceh yaitu Kota Banda Aceh, Kota sabang dan Kabupaten Pidie Jaya berhasil merealisasikan Dana Desa Tahun 2022 sebesar 100 persen.
Sementara itu Kabupaten Pidie berhasil merealisasikan Dana Desa Tahun 2022 sebesar 99,99 Persen, sedangkan Kabupaten Aceh Besar meralisasikan Dana Desa tahun 2022 sebesar 99,75 persen.
Adapun secara total, telah terealisasi dana desa sebesar Rp1,144 triliun rupiah atau 99,90 persen darl total pagu sebesar Rp1,146 triliun rupiah pada tahun tersebut.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh Izharul Haq mengatakan prestasi tersebut harus ditindaklanjuti dan diteruskan pada tahun 2023 sehingga menjamin APBN bermanfaat kepada rakyat.
Ia berharap agar kualitas belanja bisa terus meningkat dan setiap satuan kerja harus menentukan skala prioritas kegiatan.
Izharul Haq melanjutkan, dari sisi perencanaan sering terjadi revisi anggaran yang berakibat pada rencana anggaran baru telaksana di triwulan IV, karenanya ia meminta agar setiap Satker memperbaiki semua perencanaan menjadi lebih baik.
"Melihat dampak dari ketidaksesuaian rencana dan pelaksanaan itu sangat luar biasa, karena itu perbaiki kembali bagaimana pelaksanaan anggaran di tempat kita masing-masing," kata Izharul Haq.
Baca juga: Banda Aceh raih penghargaan pelayanan publik dari Ombudsman RI
Ia juga berharap agar jangan menumpuk di triwulan IV karena tidak akan terdampak pada ekonomi tahun depan, karena APBN tahun 2023 harus bisa dirasakan tahun ini juga oleh masyarakat," lanjut Izharul Haq.
