DPR minta pemerintah bersihkan oknum pejabat diduga terlibat TPPO

Sejumlah WNI korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berjalan menuju bus setibanya dari Filipina di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (26/5/2023). ANTARA FOTO/Fauzan/rwa. (ANTARA FOTO/FAUZAN)

Dia menilai maraknya TPPO di Indonesia karena masih ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga penting sosialisasi yang masif dari pemerintah agar masyarakat lebih teredukasi terkait prosedur yang legal untuk bekerja ke luar negeri.

"Karena banyak korban TPPO merupakan masyarakat di daerah yang kurang mendapatkan sosialisasi dari pemerintah," ucap Nurhadi.

Sebelumnya, Kepala Badan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengungkapkan bahwa modus yang digunakan sindikat TPPO untuk mengirim TKI ilegal ke luar negeri yakni dengan mempergunakan visa turis, bisa ziarah, dan visa umrah.

BP2MI telah melaporkan loma nama bandar perdagangan orang kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Para sindikat tersebut diduga kuat menjadi bandar yang selalu menempatkan WNI untuk bekerja di Malaysia dan Singapura melalui Batam.