DPR minta pemerintah bersihkan oknum pejabat diduga terlibat TPPO

Sejumlah WNI korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berjalan menuju bus setibanya dari Filipina di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (26/5/2023). ANTARA FOTO/Fauzan/rwa. (ANTARA FOTO/FAUZAN)

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi meminta pemerintah harus berani membersihkan oknum pejabat yang diduga terlibat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus mengirim tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal ke luar negeri.

"Saya mendapat informasi soal sindikat TPPO, pak Benny (Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran /BP2MI) sudah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo dan Menkopolhukam Mahfud MD bahwa ada 1.900 jenazah WNI akibat TPPO selama kurun waktu tiga tahun," kata Nurhadi dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, temuan tersebut merupakan sesuatu yang miris dan menyayat hati, dan ia menilai hal tersebut menjadi persoalan serius dan merupakan kasus besar yang melibatkan mafia dan bandar dengan sokongan oknum-oknum.

Nurhadi menyatakan setuju dengan adanya restrukturisasi Satuan Tugas (Satgas) TPPO agar diisi orang-orang yang memiliki integritas dan kredibilitas dalam menjalankan tugas memberantas perdagangan orang.

"Saya setuju segera ada restrukturisasi Satgas TPPO, tentu yang mengisi jabatan adalah orang baru yang punya integritas, kredibilitas serta mampu, tegas dan berani menuntaskan persoalan ini sampai ke akar-akarnya," ujarnya.

Menurut Nurhadi, pentingnya koordinasi yang efektif antara Kementerian Ketenagakerjaan/BP2MI, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, dan aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya TPPO.